Scroll untuk baca artikel
NASIONAL

KPK Amankan Bupati Klaten dalam OTT, Uang Tunai Rp1 Miliar Disita

480
×

KPK Amankan Bupati Klaten dalam OTT, Uang Tunai Rp1 Miliar Disita

Sebarkan artikel ini
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menjadi pihak yang diamankan KPK dalam OTT terkait dugaan suap proyek dan pemberian kepada oknum BPK./IST

LOCERITA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 15 Oktober 2026. KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penerimaan uang dari proyek pengadaan barang dan jasa serta dugaan pemberian kepada oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait audit.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik mendalami sejumlah dugaan penerimaan yang melibatkan penyelenggara negara. Penyidik juga menelusuri dugaan pemberian uang kepada oknum pemeriksa BPK dalam proses audit.

Selain Hamenang, KPK mengamankan 19 orang lainnya. Tim penyidik membawa sejumlah pihak tersebut dari wilayah Klaten dan Jakarta untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan uang tunai yang nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar berdasarkan penghitungan awal. Namun, penyidik masih menghitung jumlah pasti barang bukti tersebut.

KPK Amankan Bupati Klaten Terkait Dugaan Suap Proyek

KPK mengungkapkan bahwa perkara yang melibatkan Bupati Klaten berkaitan dengan dugaan penerimaan dari sejumlah kegiatan pemerintahan daerah. Penyidik mendalami kemungkinan penerimaan uang melalui pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta sumber penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Budi Prasetyo menyampaikan keterangan tersebut kepada wartawan pada Kamis, (15/11/2026).

“Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD,” kata Budi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik menelusuri beberapa jalur dugaan penerimaan. Meski demikian, KPK belum menguraikan secara terperinci proyek, pihak pemberi uang, maupun bentuk penerimaan yang menjadi objek penyidikan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bidang yang membutuhkan pengawasan ketat karena melibatkan anggaran publik. Sementara itu, proses perizinan juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

KPK masih perlu menjelaskan hubungan setiap pihak yang diamankan dengan dugaan tindak pidana tersebut. Informasi mengenai konstruksi perkara akan membantu publik memahami peran masing-masing pihak secara lebih jelas.

KPK Dalami Dugaan Pemberian kepada Oknum BPK

Selain dugaan penerimaan terkait proyek dan perizinan, KPK juga menelusuri dugaan pemberian uang kepada oknum BPK yang berkaitan dengan audit.

Budi Prasetyo mengungkapkan dugaan tersebut dalam keterangannya kepada wartawan.

“Selain itu, ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit,” sambungnya.

Keterangan itu menambah ruang lingkup perkara yang sedang didalami penyidik. KPK tidak hanya menelusuri dugaan penerimaan dalam kegiatan pemerintahan daerah, tetapi juga mendalami kemungkinan pemberian yang berkaitan dengan proses pemeriksaan keuangan.

Namun, KPK belum memerinci identitas oknum BPK yang dimaksud. Penyidik juga belum menjelaskan jenis audit, objek pemeriksaan, ataupun bentuk hasil audit yang diduga berkaitan dengan pemberian tersebut.

Karena itu, dugaan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang masih berjalan. Penetapan peran dan pertanggungjawaban setiap pihak harus merujuk pada bukti serta hasil pemeriksaan penyidik.

KPK Amankan 20 Orang di Klaten dan Jakarta

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan total 20 orang, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Tim melakukan pengamanan di dua wilayah, yakni Klaten dan Jakarta.

KPK belum mengungkapkan secara terperinci identitas seluruh pihak yang diamankan. Penyidik juga belum menjelaskan hubungan masing-masing orang dengan dugaan penerimaan uang, pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun audit BPK.

Pemeriksaan terhadap para pihak menjadi bagian penting untuk mengurai rangkaian peristiwa dalam perkara ini. Penyidik perlu mencocokkan keterangan, dokumen, dan barang bukti agar dapat menjelaskan dugaan tindak pidana secara utuh.

Selain itu, informasi mengenai status hukum setiap pihak perlu menunggu pengumuman resmi KPK. Pengamanan dalam OTT tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Barang Bukti Uang Tunai Mencapai Rp1 Miliar

KPK juga mengamankan uang tunai yang berkaitan dengan operasi tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar.

Budi Prasetyo menyatakan bahwa tim masih menghitung uang yang mereka amankan. Dengan demikian, jumlah tersebut belum menjadi nilai akhir barang bukti yang telah dihitung secara keseluruhan.

“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai. Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar,” tuturnya.

Penyidik akan menggunakan barang bukti tersebut bersama keterangan para pihak dan dokumen terkait untuk mendalami perkara. Namun, KPK belum menjelaskan secara terperinci lokasi penemuan uang, kepemilikan uang, maupun kaitannya dengan setiap dugaan penerimaan.

Publik kini menunggu penjelasan lanjutan mengenai konstruksi perkara, identitas pihak-pihak yang terlibat, serta status hukum mereka. KPK juga perlu menguraikan dugaan hubungan antara pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta audit BPK dalam perkara yang melibatkan Bupati Klaten tersebut.

Informasi lanjutan dari KPK akan menjadi dasar untuk memahami perkembangan penyidikan secara lebih lengkap. Hingga ada keterangan resmi berikutnya, seluruh dugaan dalam perkara ini tetap perlu merujuk pada penjelasan penyidik dan proses hukum yang berlaku.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *