Scroll untuk baca artikel
NASIONAL

Kemenhaj Temukan Calo Kesehatan Haji, Pemeriksaan 2027 Diperketat

473
×

Kemenhaj Temukan Calo Kesehatan Haji, Pemeriksaan 2027 Diperketat

Sebarkan artikel ini

LOCERITA.CO – Kementerian Haji dan Umrah menemukan praktik percaloan dan manipulasi sampel medis dalam pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji. Sejumlah orang diduga membantu calon jemaah melewati pemeriksaan kesehatan dengan menggantikan mereka saat memberikan sampel urine hingga menggunakan hasil tes darah milik orang lain.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, mengungkapkan temuan tersebut saat menghadiri acara Indonesian Institute for Hajj and Umrah Studies (IIHUS) di Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026).

Ia mengatakan, petugas masih menghadapi upaya manipulasi pemeriksaan meskipun pemerintah menerapkan persyaratan kesehatan bagi calon jemaah.

Menurut Maria, pemerintah ingin memastikan setiap calon jemaah memenuhi syarat istitha’ah atau kemampuan menjalankan ibadah haji dari sisi kesehatan. Namun, pelaksanaan pemeriksaan di lapangan masih menghadapi tantangan karena sebagian orang berusaha mencari jalan pintas agar tetap bisa berangkat ke Tanah Suci.

“Bahkan di tahun 2026 kemarin, kita masih menemukan ada beberapa jemaah yang berusaha mengakali tes kesehatan. Sebagian dari mereka ada yang menggunakan calo,” kata Maria.

Kemenhaj Temukan Modus Calo Kesehatan Haji

Maria menjelaskan, pelaku menggunakan sejumlah cara untuk mengakali pemeriksaan medis. Salah satu modusnya melibatkan orang lain yang menggantikan calon jemaah ketika petugas meminta sampel urine di fasilitas kesehatan.

Dalam kasus lain, calon jemaah menggunakan hasil pemeriksaan darah milik orang lain untuk memenuhi persyaratan kesehatan. Praktik tersebut berpotensi membuat hasil pemeriksaan tidak menggambarkan kondisi medis orang yang sebenarnya akan menjalankan ibadah haji.

“Misalnya tes urin, yang ke toilet bukan jemaahnya, tapi orang lain atau calo tersebut untuk mengakali tes kesehatan. Ada juga untuk tes darah, mereka menggunakan hasil kesehatan orang lain. Paling tidak supaya mereka berhasil berangkat,” jelas Maria.

Pemeriksaan urine dan darah menjadi bagian dari upaya tenaga kesehatan untuk menilai kondisi calon jemaah. Karena itu, penggunaan sampel milik orang lain dapat mengganggu ketepatan penilaian medis dan menyulitkan petugas menentukan kelayakan kesehatan calon jemaah.

Maria juga menyebut pemeriksaan tertentu, termasuk tes kehamilan bagi jemaah perempuan usia produktif, sebagai salah satu sasaran manipulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan identitas dan kesesuaian sampel menjadi aspek penting dalam proses pemeriksaan kesehatan haji.

Laporan Calo Kesehatan Haji Muncul di Sejumlah Daerah

Kementerian Haji dan Umrah belum memiliki bukti pasti mengenai tarif yang dipungut para calo. Meski demikian, Maria menyampaikan bahwa tenaga kesehatan dan tim Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) di sejumlah embarkasi telah melaporkan keberadaan orang luar yang menyamar untuk menggantikan calon jemaah.

Laporan tersebut tidak hanya berasal dari satu wilayah. Maria menyebut petugas menemukan indikasi praktik serupa di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta.

“Kami sempat mendapat laporan dari BBKK mengenai hal ini,” ungkap Maria.

Informasi dari petugas di daerah menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa petugas memeriksa calon jemaah yang bersangkutan, bukan sekadar menerima sampel atau dokumen hasil pemeriksaan.

Selain itu, koordinasi antarlembaga memegang peran penting untuk menutup celah yang memungkinkan praktik percaloan. Pemeriksaan identitas, pengambilan sampel, dan pencatatan hasil medis perlu berjalan secara konsisten agar petugas dapat mencocokkan setiap hasil pemeriksaan dengan orang yang menjalani tes.

Kendati demikian, Maria belum menyampaikan angka pasti mengenai jumlah pelaku maupun calon jemaah yang terlibat. Ia juga belum mengungkapkan besaran biaya yang diduga mengalir dalam praktik percaloan tersebut.

Kemenhaj Perketat Pemeriksaan Kesehatan Haji 2027

Menghadapi temuan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah berencana memperketat pengawasan kesehatan calon jemaah untuk penyelenggaraan haji 2027. Pemerintah ingin mencegah praktik manipulasi terulang sekaligus memperkuat verifikasi sejak tingkat daerah.

Maria mengatakan, kementeriannya telah mengonsolidasikan langkah bersama Kementerian Kesehatan, BBKK, serta Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi itu bertujuan menyatukan pengawasan dan memperkecil peluang terjadinya kecurangan selama pemeriksaan.

“Untuk tahun depan kita pastikan hal-hal serupa tidak kita temukan lagi atau minimal diminimalisir. Ini komitmen yang kita lakukan bersama Kemenkes, BBKK, dan Dinkes di daerah. Konsolidasi sudah kita jalankan,” tegas Maria.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berupaya memperkuat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jemaah di setiap daerah. Pengawasan yang lebih ketat juga diharapkan membantu petugas mengidentifikasi ketidaksesuaian antara identitas calon jemaah dan sampel medis yang mereka serahkan.

Persyaratan istitha’ah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji karena pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan kesehatan setiap calon jemaah. Oleh sebab itu, pemeriksaan yang akurat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga membantu tenaga kesehatan menilai kondisi orang yang akan melakukan perjalanan dan menjalankan rangkaian ibadah.

Kementerian Haji dan Umrah menargetkan perbaikan pengawasan tersebut dapat menekan praktik manipulasi pada penyelenggaraan haji berikutnya. Namun, Maria belum merinci bentuk teknis pengawasan tambahan maupun mekanisme sanksi yang akan diterapkan terhadap pihak yang terbukti terlibat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *