LOCERITA.CO – Terdakwa perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Don Ritto, meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari dakwaan yang berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam nota perlawanan pribadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026), Don membantah seluruh harta kekayaannya berasal dari tindak pidana korupsi.
Don menilai jaksa mencampuradukkan aktivitasnya sebagai pengusaha dan advokat dengan dugaan kejahatan. Ia juga mempersoalkan uraian dakwaan yang mengaitkan pembayaran jasa hukum dari puluhan perusahaan dengan Febrie Adriansyah. Menurut Don, transaksi tersebut berasal dari hubungan profesional yang sah dan memiliki dokumen pendukung.
Ia menegaskan bahwa kantor hukumnya menerima pembayaran berdasarkan kontrak, tagihan, serta pelaporan pajak. Karena itu, Don meminta hakim menilai dakwaan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan semata-mata hubungan antara dirinya dengan pihak yang terseret dalam perkara tersebut.
Don Ritto Bantah Dakwaan TPPU dan Pembayaran Jasa Hukum
Don Ritto menyebut jaksa mengaitkan pembayaran honorarium jasa hukum senilai Rp152.643.821.282 dan US$440.990 dari puluhan korporasi dengan dugaan aliran dana untuk Febrie Adriansyah. Ia menilai jaksa tidak menguraikan secara jelas perbuatan yang menjadi dasar dakwaan terhadap dirinya.
“Setiap rupiah yang masuk ke rekening kantor hukum kami adalah pembayaran jasa berdasarkan kontrak advokat, invoice, dan pelaporan pajak yang tertib,” kata Don saat membacakan nota perlawanan pribadinya.
Menurut Don, dana yang masuk ke rekening The Law Firm dan AFR Law Office tetap berada di lingkungan kantor hukum. Ia menyatakan tidak pernah mentransfer dana tersebut kepada Febrie Adriansyah dan menggunakan uang itu untuk membiayai operasional kantor.
Don juga memperingatkan bahwa penafsiran jaksa terhadap pembayaran jasa hukum dapat menimbulkan persoalan bagi profesi advokat. Namun, pernyataan tersebut merupakan pembelaan Don terhadap dakwaan yang kini harus dinilai melalui proses hukum.
Don Ritto Jelaskan Asal Usul Bisnis dan Emas 74 Kilogram
Selain menjalankan profesi advokat, Don mengaku memiliki sejumlah usaha komersial. Kegiatan bisnisnya mencakup penukaran valuta asing atau money changer, kafe, pertambangan, hingga properti.
Don menyatakan modal untuk mengembangkan berbagai usaha tersebut berasal dari kerja sama investasi yang sah. Ia juga membantah adanya hubungan antara sumber modal bisnisnya dengan Febrie Adriansyah.
Perkara ini turut menyoroti emas seberat 74 kilogram yang ditemukan di dalam brankas rumah Febrie di Sentul, Bogor. Don menegaskan bahwa emas tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Ia juga menilai jaksa belum menunjukkan alat bukti yang cukup untuk menghubungkan emas, valuta asing, dan kafe de’Clan dengan dugaan korupsi Febrie.
Don menyampaikan bahwa dirinya tidak berusaha memindahkan atau menyembunyikan aset tersebut karena meyakini harta itu berasal dari sumber yang sah. Meski demikian, asal-usul aset dan dugaan keterkaitannya dengan perkara tetap menjadi bagian dari persoalan yang perlu diuji dalam persidangan.
Don Ritto Sebut Rumah Sentul Digunakan untuk Kegiatan Sosial
Don juga menjelaskan alasan dirinya menggunakan rumah milik Febrie di Sentul sejak 2022. Ia mengaku meminjam rumah tersebut untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan.
Menurut Don, kegiatan itu melibatkan pengumpulan donasi dari dalam maupun luar negeri. Ia menyatakan membiayai sendiri renovasi rumah dan pembangunan brankas untuk menyimpan dana donasi tersebut.
“Karena itu dilakukan renovasi dan pembangunan brankas yang saya biayai sendiri guna menyimpan hasil donasi dalam negeri dan luar negeri yang hanya bisa diakses oleh saya sendiri,” ujarnya.
Penjelasan itu menjadi bagian dari bantahan Don terhadap dugaan penyimpanan aset hasil kejahatan. Ia menolak anggapan bahwa emas dan valuta asing yang berada di rumah tersebut merupakan hasil korupsi Febrie.
Don juga membantah menyimpan atau menyembunyikan harta yang berasal dari tindak pidana. Ia meminta majelis hakim mempertimbangkan penjelasannya bersama bukti yang muncul selama proses persidangan.
Nurman Herin Minta Hakim Membatalkan Dakwaan
Selain Don Ritto, terdakwa Nurman Herin juga mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa. Ia menilai uraian dalam dakwaan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
Dalam keterangannya, Nurman mengaku pernah menerima sebuah tas dari Ferry Hongkiriwang, kemudian menyerahkannya kepada Febrie Adriansyah. Namun, ia menyampaikan bahwa keterangannya kepada penyidik berkaitan dengan tekanan mengenai perbedaan kepercayaan terhadap keterangan saksi.
Nurman mengatakan penyidik menyampaikan bahwa jaksa lebih mempercayai keterangan Ferry daripada keterangannya sendiri. Ia menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari keberatannya terhadap perkara yang menjerat dirinya.
Nurman berharap majelis hakim memeriksa seluruh fakta secara objektif dan memberikan putusan yang adil. Ia juga menyerahkan pembuktian mengenai ketidakterlibatannya kepada tim penasihat hukumnya.
Keberatan Don dan Nurman kini menjadi bagian dari proses hukum yang harus ditangani majelis hakim. Penilaian atas dalil para terdakwa memerlukan pemeriksaan sesuai hukum acara dan bukti yang relevan.
Perkara Febrie Adriansyah Berkaitan dengan Dugaan Pemerasan dan TPPU
Dalam perkara yang sama, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menghadapi dakwaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp55 miliar. Jaksa menduga Febrie melakukan perbuatan tersebut melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.
Jaksa juga mendakwa Febrie dan pihak lain melakukan tindak pidana pencucian uang. Nilai yang tercantum dalam dakwaan mencapai Rp346.743.821.282 serta US$440.990.
Dakwaan tersebut menjadi dasar bagi jaksa untuk membawa perkara ke pengadilan. Sementara itu, Don Ritto dan Nurman Herin menyampaikan keberatan serta bantahan masing-masing terhadap dakwaan yang mereka hadapi.
Majelis hakim akan menilai keberatan para terdakwa sesuai tahapan persidangan. Pada tahap ini, bantahan terdakwa maupun uraian jaksa tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembuktian, bukan sebagai putusan akhir mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan para pihak.
REDAKSI |













