Scroll untuk baca artikel
NASIONAL

MK Tolak Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan DPRD hingga 2031

484
×

MK Tolak Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan DPRD hingga 2031

Sebarkan artikel ini

LOCERITA.CO, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang meminta perpanjangan masa jabatan anggota DPRD periode 2024–2029 hingga 2031. MK menilai tiga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menguji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

“Tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Perkara tersebut diajukan Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra. Ketiganya meminta MK memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 menyusul perubahan jadwal pemilu nasional dan lokal.

Saldi Isra Ungkap Alasan MK Menolak Gugatan

Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa para pemohon tidak mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara ketentuan yang mereka gugat dan kerugian hak konstitusional yang mereka alami.

Dalam pertimbangan hukumnya, Saldi mengaitkan persoalan tersebut dengan status para pemohon sebagai mahasiswa magister hukum. Menurutnya, ketentuan yang mereka uji tidak menghalangi hak akademik maupun hak konstitusional mereka.

“Apabila dikaitkan dengan hak konstitusional para pemohon in casu Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 yang dimohonkan pengujian tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon,” Jelas Saldi.

Selain itu, Saldi menegaskan ketentuan tersebut tidak menghalangi hak para pemohon untuk memilih dalam pemilihan umum.

“Begitu pula dengan uraian ihwal hak konstitusional untuk memilih. Norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 juga tidak menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk memilih dalam pemilihan umum sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memilih,” ujar Saldi.

Pertimbangan tersebut memperkuat kesimpulan MK bahwa para pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang.

Pemohon Khawatir Terjadi Kekosongan Jabatan DPRD

Sebelumnya, ketiga pemohon menggugat Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3. Mereka meminta MK memperpanjang masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 sampai anggota DPRD hasil pemilu lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji.

Para pemohon mendasarkan argumentasinya pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Mereka menilai pemisahan jadwal tersebut menimbulkan persoalan masa transisi keanggotaan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebab, masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif berakhir pada 2029. Sementara itu, pemilu lokal berikutnya berlangsung pada 2031 sehingga terdapat potensi jeda dalam pergantian keanggotaan legislatif daerah.

Dalam permohonannya, para pemohon menyampaikan Ketiadaan tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK Nomor 135 Tahun 2024 tidak semata-mata menimbulkan persoalan teknis mengenai masa jabatan anggota DPRD, tetapi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan negara yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Mereka menilai ketidakjelasan pengaturan masa transisi berpotensi memengaruhi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, mereka meminta MK memberikan kepastian melalui perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hingga 2031.

MK Menilai Pengujian Norma Masih Prematur

Selain persoalan kedudukan hukum, MK juga mempertimbangkan proses penyesuaian regulasi setelah terbitnya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Saldi Isra menjelaskan bahwa pembentuk undang-undang sedang memproses perubahan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan pemisahan pemilu nasional dan lokal.

“Oleh karena secara faktual pembentuk undang-undang dalam proses mengubah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan Putusan MK sebagai perwujudan rekayasa konstitusional, sejatinya segala norma yang terdampak belum waktunya dilakukan pengujian”, Terang Saldi.

Pertimbangan tersebut menunjukkan MK juga memandang pengujian norma yang terdampak perubahan sistem pemilu belum tepat dilakukan pada tahap tersebut.

Dengan putusan ini, MK tidak mengabulkan permintaan perpanjangan masa jabatan DPRD periode 2024–2029 hingga 2031. Namun, persoalan pengaturan masa transisi keanggotaan DPRD tetap membutuhkan kepastian melalui pembentukan regulasi oleh lembaga yang berwenang.

REDAKSI |

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *