Subhan bukan hanya dikenal melalui perkara tersebut. Ia merupakan advokat yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pernah mengajukan sejumlah perkara terkait persyaratan hukum pejabat maupun calon pejabat publik. Rekam jejaknya memperlihatkan perhatian terhadap persoalan kewarganegaraan, persyaratan pencalonan, dan administrasi pemerintahan.
Perhatian publik terhadap Subhan semakin besar setelah MA menerbitkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026). Melalui putusan itu, majelis hakim mengabulkan kasasinya dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.
Subhan Palal, Advokat Lulusan Universitas Indonesia
Muhammad Subhan Palal dikenal sebagai praktisi hukum dengan nama profesional H.M. Subhan Palal, S.H., M.H. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) hingga meraih gelar sarjana hukum dan magister hukum.
Dalam menjalankan profesinya, Subhan mengelola kantor hukum H.M. Subhan Palal & Rekan atau Law Firm H.M. Subhan Palal & Partners. Kantor tersebut berlokasi di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Latar belakang pendidikan dan profesinya menjadi bekal Subhan dalam menangani persoalan hukum. Perhatiannya terhadap isu hukum publik terlihat dari sejumlah permohonan dan gugatan yang pernah ia ajukan ke lembaga peradilan.
Subhan juga beberapa kali membawa persoalan persyaratan pejabat publik ke ranah hukum. Isu yang ia persoalkan mencakup ketentuan kewarganegaraan, persyaratan calon presiden dan wakil presiden, hingga dokumen pendidikan.
Pernah Persoalkan Kewarganegaraan dan Persyaratan Anies
Sebelum menggugat dokumen pendidikan Gibran, Subhan pernah mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 2025, ia menguji Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Melalui permohonan Nomor 14/PUU-XXIII/2025, Subhan meminta MK memperjelas ketentuan pengesahan kewarganegaraan bagi seseorang yang hendak menduduki jabatan pemerintahan. Namun, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima pada 14 Mei 2025 karena persoalan kejelasan petitum.
Nama Anies Baswedan kemudian muncul dalam perjalanan hukum Subhan. Dalam persidangan MK pada 2026, ia menyinggung pengalamannya menggugat persoalan kewarganegaraan Anies ketika menjadi calon presiden pada Pilpres 2024.
Subhan juga mengajukan pengujian Pasal 169 Undang-Undang Pemilu melalui Perkara Nomor 36/PUU-XXIV/2026. Ia mempersoalkan perlunya autentikasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan calon presiden dan wakil presiden.
Dalam persidangan MK pada Kamis (29/1/2026), Subhan menyampaikan argumentasinya mengenai kepastian hukum persyaratan calon pemimpin nasional.
“Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang hidup dan tinggal di negara hukum tidak mendapat kepastian hukum atas berlakunya obyek permohonan Pasal 169 yang berlaku tanpa dilakukan autentikasi dan atau verifikasi faktual terlebih dahulu terhadap syarat yang terdapat dalam obyek permohonan tersebut,” kata Subhan.
Namun, MK kembali menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima pada 2 Maret 2026. Majelis hakim menilai terdapat ketidaktepatan rujukan undang-undang dalam permohonan tersebut.
Gugatan Rp125 Triliun terhadap Gibran
Selain mengajukan pengujian undang-undang, Subhan pernah menggugat Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2025.
Gugatan perbuatan melawan hukum tersebut tercatat dengan Nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Subhan mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran ketika mengikuti Pilpres 2024.
Dalam perkara itu, ia mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp125 triliun untuk kas negara. Namun, pengadilan menyatakan perkara tersebut tidak dapat diadili melalui peradilan umum karena menyangkut kewenangan yang berbeda.
Subhan kemudian menempuh jalur peradilan tata usaha negara untuk mempersoalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Langkah tersebut menjadi perkara yang akhirnya mengantarkannya memperoleh putusan kasasi dari MA.
Kasasi Subhan Palal Dikabulkan Mahkamah Agung
Gugatan Subhan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran terdaftar di PTUN Jakarta dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Ia meminta pengadilan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta memerintahkan penarikan dari pihak yang menguasainya.
PTUN Jakarta sebelumnya menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima pada 21 Mei 2026. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kemudian menguatkan putusan tersebut pada tingkat banding.
Meski menghadapi dua putusan yang tidak mengabulkan gugatannya, Subhan tetap melanjutkan upaya hukum melalui kasasi. MA akhirnya mengabulkan permohonannya melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Setelah menerima pemberitahuan melalui sistem peradilan elektronik, Subhan mengonfirmasi hasil perkara tersebut kepada wartawan.
“Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi,” kata Subhan.
Majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Rekam jejak Subhan Palal memperlihatkan konsistensi membawa persoalan persyaratan pejabat publik ke lembaga peradilan, meskipun sejumlah permohonan sebelumnya tidak diterima.
(Redaksi)













