Scroll untuk baca artikel
NASIONAL

Kejagung Yakin Dakwaan Febrie Adriansyah Sah, Hakim Penentu Eksepsi

475
×

Kejagung Yakin Dakwaan Febrie Adriansyah Sah, Hakim Penentu Eksepsi

Sebarkan artikel ini

LOCERITA.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap meyakini surat dakwaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, telah memenuhi ketentuan hukum. Sikap tersebut muncul setelah Febrie mengajukan eksepsi atau nota perlawanan yang meminta hakim membatalkan dakwaan dan memerintahkan pembebasannya dari tahanan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa jaksa memiliki keyakinan terhadap dakwaan yang mereka susun. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya penilaian atas keberatan terdakwa kepada majelis hakim.

“Jaksa berkeyakinan bahwa surat dakwaan sudah benar, itu saja,” ujar Anang kepada wartawan di Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Kejagung dalam menghadapi eksepsi Febrie. Jaksa mempertahankan dakwaan, sedangkan terdakwa menggunakan hak hukumnya untuk mempersoalkan dasar dan kejelasan dakwaan di pengadilan.

Kejagung Tanggapi Eksepsi Febrie Adriansyah

Anang menjelaskan bahwa hukum acara pidana memberikan hak kepada terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Melalui mekanisme tersebut, terdakwa dapat menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan sebelum persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara.

“Ya eksepsi itu hak daripada terdakwa dan diatur dalam KUHAP. Perkara nanti dikabulkan atau tidak, kewenangan ada di majelis hakim yang menentukan,” kata Anang.

Dengan demikian, Kejagung tidak mengambil alih kewenangan pengadilan dalam menentukan nasib eksepsi tersebut. Majelis hakim akan menilai argumentasi yang diajukan Febrie bersama tim penasihat hukumnya.

Eksepsi menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana. Melalui tahap ini, hakim memeriksa keberatan terdakwa terhadap aspek formal dakwaan sebelum menentukan apakah perkara dapat berlanjut ke pemeriksaan materi perkara.

Sikap Kejagung juga menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara jaksa dan terdakwa harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Putusan hakim nantinya akan menentukan apakah keberatan Febrie memiliki dasar hukum untuk menghambat kelanjutan persidangan.

Febrie Minta Hakim Batalkan Surat Dakwaan

Sebelumnya, Febrie Adriansyah membacakan nota perlawanan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Dalam eksepsinya, ia meminta majelis hakim menerima seluruh argumentasi yang disampaikan dirinya dan tim penasihat hukum.

Febrie menilai jaksa menyusun surat dakwaan secara tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat. Atas dasar itu, ia meminta hakim membatalkan dakwaan atau setidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Selain itu, Febrie meminta hakim mengembalikan berkas perkara beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Ia juga memohon agar jaksa mengeluarkannya dari tahanan segera setelah hakim membacakan putusan atas eksepsi.

Dalam nota perlawanan tersebut, Febrie turut menyinggung perjalanan kariernya selama sekitar 30 tahun di Kejaksaan Agung. Ia mengklaim tidak pernah meminta jabatan sejak pertama kali menjadi jaksa hingga menduduki posisi Jampidsus.

“Saya tidak pernah meminta jabatan dari awal mula saya sebagai jaksa hingga jabatan terakhir saya Jampidsus,” tutur Febrie.

Pernyataan itu menjadi bagian dari argumentasi yang ia sampaikan dalam persidangan. Namun, penilaian terhadap eksepsi tetap bergantung pada pertimbangan hukum majelis hakim, bukan semata-mata pada klaim terdakwa maupun tanggapan jaksa.

Dakwaan Febrie Mencakup Dugaan Pemerasan dan TPPU

Perkara yang menjerat Febrie mencakup dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai Rp55 miliar. Jaksa menduga Febrie melakukan perbuatan tersebut melalui Ferry Yanto Hongkiriwang.

Selain dugaan pemerasan, Febrie dan pihak lain juga menghadapi dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa menyebut nilai transaksi yang terkait dengan dakwaan tersebut mencapai Rp346.743.821.282 atau sekitar Rp346,7 miliar.

Jaksa juga mencantumkan transaksi dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar US$440.990. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp7,9 miliar berdasarkan

REDAKSI|

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *