Scroll untuk baca artikel
DAERAH

DAD Kaltim dan OIKN Bahas Pemulihan Warga Terdampak Pembongkaran Rumah di Bukit Tengkorak

493
×

DAD Kaltim dan OIKN Bahas Pemulihan Warga Terdampak Pembongkaran Rumah di Bukit Tengkorak

Sebarkan artikel ini
DAD Kaltim bersama OIKN dan Majelis Hakim Adat menggelar pertemuan untuk membahas penyelesaian persoalan warga terdampak pembongkaran rumah di Bukit Tengkorak./ist
LOCERITA.CO, PENAJAM PASER UTARA – Persoalan pembongkaran rumah warga di kawasan Bukit Tengkorak, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), memasuki tahap penyelesaian melalui mekanisme musyawarah adat. Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka ruang dialog untuk membahas pemulihan kondisi masyarakat sekaligus menyiapkan pembinaan ekonomi bagi warga terdampak.

Pertemuan yang berlangsung di kawasan Gunung Tengkorak, RT 01, Kamis (29/10/2026), mempertemukan masyarakat terdampak dengan perwakilan OIKN melalui sidang Majelis Hakim Adat. Forum tersebut mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Ketua Umum DAD Kaltim H. Viktor Yuan, SH, MH, Sekretaris Umum DAD Kaltim Hendrik Tandoh, SH, MH, serta Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Drs. H. Alimuddin, M.Si., menghadiri pertemuan tersebut.

DAD Kaltim dan OIKN Bahas Penyelesaian Melalui Musyawarah Adat

Ketua Umum DAD Kaltim Viktor Yuan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Bukit Tengkorak membutuhkan kebersamaan antara masyarakat adat dan pemerintah. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan peristiwa sebelumnya sebagai pembelajaran untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Viktor menjelaskan bahwa masyarakat menginginkan kesempatan untuk menetap, bekerja, dan mengembangkan kehidupan secara mandiri. Ia juga menepis anggapan bahwa kehadiran masyarakat bertujuan menguasai atau memperjualbelikan lahan.

“Kami ingin maju bersama Otorita IKN. Masyarakat tidak memiliki keinginan mengkapling tanah, menjual lahan, apalagi mengambil hak orang lain. Kami berharap pemerintah membuka ruang kerja sama dan memberikan pembinaan,” kata Viktor.

Karena itu, ia meminta OIKN memperhatikan masyarakat yang benar-benar ingin menetap dan mengembangkan usaha produktif. Namun, pemerintah perlu melakukan pendataan dan verifikasi agar program pembinaan menjangkau warga yang memenuhi persyaratan.

Viktor juga mengusulkan pengembangan Bukit Tengkorak sebagai kawasan perkampungan berbasis budaya Dayak. Konsep tersebut dapat menghadirkan identitas arsitektur dan tradisi masyarakat adat tanpa menutup ruang bagi kelompok etnis lainnya.

Ia membayangkan masyarakat Dayak, Paser, Banjar, Jawa, Bugis, dan kelompok lainnya dapat hidup berdampingan dalam lingkungan yang saling menghormati.

OIKN Dorong Penyelesaian Konflik dengan Hukum Adat

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin mengapresiasi keterlibatan DAD Kaltim dan Majelis Hakim Adat dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

Menurut Alimuddin, penyelesaian persoalan masyarakat harus mempertimbangkan hukum formal dan hukum adat. Kedua pendekatan itu perlu berjalan beriringan untuk menjaga keadilan sekaligus keharmonisan sosial.

“Kami ingin menyelesaikan masalah, bukan menambah persoalan baru. Karena itu, seluruh pihak perlu menyampaikan aspirasi melalui Majelis Hakim Adat dan DAD Kaltim. OIKN akan mengikuti proses yang telah disepakati,” ujar Alimuddin.

Ia meminta masyarakat mempercayakan proses penyelesaian kepada lembaga adat yang terlibat. Selain itu, OIKN akan memperkuat koordinasi agar komunikasi antarpihak berjalan terarah.

Alimuddin juga menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat sesuai konstitusi. Namun, masyarakat tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

OIKN selanjutnya akan melakukan pendataan, verifikasi, dan pembinaan terhadap masyarakat di kawasan tersebut. Alimuddin meminta warga menjaga ketenangan serta tidak mudah terpengaruh pihak luar.

Majelis Hakim Adat Siapkan Pemulihan Kondisi Warga

Ketua Majelis Hakim Adat Yossi Samban menjelaskan bahwa sidang tersebut menjadi bagian dari penyampaian substansi keputusan majelis terkait pembongkaran rumah warga.

Ia menegaskan, majelis tidak bertujuan menentukan pihak yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses tersebut mencari penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak.

“Prinsip kami, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Semua harus menjadi pemenang. Kami berharap persoalan ini selesai dengan baik dan kondisi masyarakat dapat pulih,” tutur Yossi.

Yossi menyampaikan bahwa OIKN turut mendorong penertiban administrasi dan pendataan warga. Masyarakat perlu menyiapkan dokumen domisili serta mengikuti proses verifikasi sebagai dasar pelaksanaan program pembinaan.

Selain itu, masyarakat berharap pemerintah memperhatikan kondisi warga yang lebih dahulu menempati kawasan tersebut, termasuk dampak pembongkaran rumah.

Namun, Yossi belum mengungkapkan seluruh substansi keputusan majelis. Pihaknya akan membacakan keputusan secara resmi dalam tahapan Musyawarah Adat.

DAD Kaltim Siapkan Musyawarah Adat di Kawasan IKN

Sekretaris Umum DAD Kaltim sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Hendrik Tandoh mengatakan, pertemuan tersebut mempertemukan masyarakat terdampak sebagai pihak pelapor dengan perwakilan OIKN.

Hendrik melihat perkembangan positif dalam proses tersebut. Kedua pihak telah menerima mekanisme penyelesaian melalui Majelis Hakim Adat.

Selanjutnya, panitia akan berkoordinasi dengan majelis dan OIKN untuk menentukan teknis serta jadwal Musyawarah Adat di kawasan IKN. Forum tersebut akan melibatkan tokoh adat, kepala adat, perwakilan lembaga adat, dan masyarakat sekitar.

“Kami akan membahas persiapan teknis bersama Majelis Hakim Adat dan OIKN. Kami meminta masyarakat adat Kaltim bersabar karena keputusan akan dibacakan secara resmi dalam Musyawarah Adat,” kata Hendrik.

Pembinaan Ekonomi Jadi Perhatian Penyelesaian Bukit Tengkorak

Viktor Yuan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan warga tidak hanya berorientasi pada penggantian nilai bangunan yang dibongkar. Ia mendorong pendekatan pembinaan berkelanjutan agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu peluang yang ia usulkan ialah pengembangan pertanian dan perkebunan melalui tanaman produktif. Sektor tersebut berpotensi mendukung kebutuhan pangan masyarakat seiring perkembangan IKN.

Dengan pendekatan itu, masyarakat sekitar diharapkan dapat mengambil peran dalam kegiatan ekonomi, bukan sekadar menjadi bagian dari wilayah pembangunan ibu kota baru.

Viktor menyatakan DAD Kaltim akan terus menjembatani komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Ia berharap program pembinaan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Alimuddin membuka peluang melibatkan Majelis Hakim Adat dalam pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di wilayah IKN. Rencana tersebut menjadi salah satu peluang kerja sama antara pemerintah dan lembaga adat setelah proses penyelesaian persoalan warga memasuki tahapan berikutnya.

REDAKSI |

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *