Forum yang mengangkat tema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat” itu mempertemukan masyarakat, tokoh adat, dan jajaran Otorita IKN. Mereka mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang di kawasan Bukit Tengkorak.
Penerimaan putusan oleh kedua pihak menjadi titik penting dalam proses tersebut. DAD Kaltim berharap kesepakatan ini tidak berhenti pada keputusan musyawarah, tetapi berlanjut melalui langkah nyata untuk membangun hubungan yang lebih baik.
Kesepakatan adat menjadi jalan penyelesaian Bukit Tengkorak
Ketua Pelaksana Musyawarah Adat, Hendrik Tandoh, SH, MH, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang menjaga kelancaran forum. Ia menilai penerimaan putusan Majelis Hakim Adat menunjukkan komitmen masyarakat dan Otorita IKN untuk menyelesaikan persoalan melalui dialog.
Hendrik mengatakan, kedua pihak telah menerima hasil keputusan dan sepakat menindaklanjutinya secara bersama-sama.
“Puji Tuhan, seluruh rangkaian musyawarah berjalan lancar dan tertib. Masyarakat Bukit Tengkorak maupun Otorita IKN menerima putusan Majelis Hakim Adat. Selanjutnya, kedua pihak akan menjalankan kesepakatan tersebut bersama-sama,” ujar Hendrik.
Ia menjelaskan, kesepakatan itu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Masyarakat juga diharapkan dapat kembali hidup berdampingan dengan Otorita IKN tanpa memperpanjang perselisihan.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut berkaitan dengan komitmen untuk tidak melakukan penggusuran kembali terhadap masyarakat di kawasan itu. Selain itu, kedua pihak perlu mendorong pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak persoalan sebelumnya.
Hendrik juga menyampaikan bahwa DAD Kaltim menyiapkan ritual adat sebagai bagian dari proses pemulihan hubungan. Kegiatan tersebut akan dikemas melalui rembuk budaya dan direncanakan berlangsung di kawasan IKN sebelum akhir 2026.
“Kami berharap masyarakat dan Otorita IKN dapat kembali berjalan bersama. Persoalan Bukit Tengkorak sudah mencapai kesepakatan melalui musyawarah adat, sehingga semua pihak bisa melanjutkan hubungan dengan semangat kebersamaan,” katanya.
DAD Kaltim dorong kerja sama masyarakat dan pemerintah
Ketua Umum DAD Kaltim, H. Viktor Yuan, SH, MH, menegaskan bahwa hasil musyawarah merupakan keputusan bersama yang bersifat final dan mengikat menurut mekanisme penyelesaian adat yang ditempuh.
Menurut Viktor, penyelesaian persoalan Bukit Tengkorak tidak bertujuan mencari pihak yang menang atau kalah. Sebaliknya, musyawarah harus menjadi momentum untuk memulihkan ketenteraman dan memperkuat hubungan masyarakat adat dengan pemerintah.
“Tidak ada pihak yang menang ataupun kalah. Kita mengutamakan pemulihan ketenteraman dan keseimbangan adat. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu membangun kerja sama yang lebih baik ke depan,” ungkap Viktor.
Ia turut melihat peluang pengembangan kerja sama dalam sektor pangan. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui penanaman komoditas yang mendukung kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan IKN.
Selain itu, DAD Kaltim merencanakan pelaksanaan ritual adat pada Desember 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung dalam ruang terbuka sebagai bagian dari upaya memperkuat perdamaian dan memulihkan hubungan kedua pihak.
Basuki Hadimuljono sampaikan permohonan maaf
Kepala Otorita IKN, Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D., mengapresiasi DAD Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), serta para tokoh adat yang membantu penyelesaian persoalan tersebut.
Basuki mengungkapkan, kesepakatan itu lahir melalui proses dialog lebih dari satu bulan. Selama periode tersebut, para pihak menjalani sedikitnya 15 tahapan pertemuan, termasuk dialog langsung dengan masyarakat Bukit Tengkorak.
Ia mengakui proses penyelesaian membutuhkan waktu karena setiap pihak memiliki kepentingan dan pandangan berbeda. Namun, komunikasi yang melibatkan tokoh adat akhirnya mempertemukan berbagai kepentingan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Basuki juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi pada 20 September 2026. Ia mengajak masyarakat dan pemerintah membangun komunikasi yang terbuka serta menghindari sikap saling menyalahkan.
“Alhamdulillah, semua bisa disepakati. Saya berterima kasih kepada para tokoh adat dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan persoalan ini melalui musyawarah,” kata Basuki.
Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN membutuhkan dukungan masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu, perbedaan pandangan harus menjadi ruang evaluasi untuk memperbaiki hubungan, bukan memperbesar jarak antarpihak.
Musyawarah tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol. Rustam Mansur, serta sejumlah unsur Forkopimda. Sejumlah lembaga adat dan kekerabatan masyarakat adat di Kaltim juga mengikuti forum tersebut.
Melalui kesepakatan ini, DAD Kaltim berharap penyelesaian persoalan Bukit Tengkorak menjadi awal hubungan yang lebih harmonis. Langkah berikutnya ialah menjalankan hasil musyawarah, termasuk pemulihan melalui kegiatan adat dan penguatan kerja sama masyarakat dalam pembangunan IKN.
(Redaksi)













