Scroll untuk baca artikel
DAERAH

DAD Kaltim Siapkan Musyawarah Adat di IKN, Bahas Persoalan Bukit Tengkorak

456
×

DAD Kaltim Siapkan Musyawarah Adat di IKN, Bahas Persoalan Bukit Tengkorak

Sebarkan artikel ini
Jajaran DAD Kaltim menggelar gladi bersih menjelang Musyawarah Adat di Gedung Kemko 1 Ibu Kota Nusantara./IST
LOCERITA.CO – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur mematangkan persiapan Musyawarah Adat di Gedung Kementerian Koordinator (Kemko) 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (14/11/2026). Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat Bukit Tengkorak dan Otorita IKN untuk mencari penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum adat.

Menjelang agenda tersebut, DAD Kaltim menggelar gladi bersih di lokasi kegiatan pada Jumat (13/11/2026) sore. Persiapan ini mencakup pemeriksaan teknis sekaligus pembagian tugas bagi seluruh unsur yang terlibat.

Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, SH, MH, mengatakan panitia memantapkan seluruh rangkaian acara. Persiapan meliputi pembukaan, laporan panitia, sambutan Ketua Umum, hingga prosesi tepung tawar.

“Gladi bersih ini dilakukan supaya pelaksanaan besok benar-benar mantap. Dari yang kita lihat hari ini sudah bagus dan semua sudah memahami tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Untuk persiapan sudah matang, tinggal kita lihat pelaksanaannya besok,” ujar Hendrik, Jumat (13/11/2026).

Musyawarah Adat DAD Kaltim Mengutamakan Keseimbangan

Hendrik menjelaskan, musyawarah kali ini mengangkat tema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat”. Tema tersebut menjadi landasan bagi peserta untuk mencari jalan keluar melalui dialog, objektivitas, dan kebersamaan.

Menurutnya, setiap pihak perlu mengedepankan kepentingan bersama dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, forum adat diharapkan mampu menghasilkan jalan keluar tanpa memperbesar persoalan.

“Tujuannya agar persoalan yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan baik dan objektif, tanpa ada pihak yang merasa tersakiti,” jelasnya.

Selain membahas persoalan tersebut, musyawarah juga menghadirkan prosesi tepung tawar. Majelis Hakim Adat dari unsur Kutai, Paser, Banjar, dan Dayak akan mengikuti prosesi ini.

Prosesi tersebut mencerminkan kebersamaan berbagai tradisi adat di Kalimantan Timur. Sementara itu, panitia juga mengundang unsur pemerintahan dan masyarakat untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Undangan mencakup Forkopimda Kaltim, Forkopimda Kabupaten Penajam Paser Utara, Otorita IKN, tokoh adat, Kesultanan Paser, serta unsur kekerabatan adat lainnya.

Persoalan Bukit Tengkorak Masuk Agenda Musyawarah Adat

Ketua Umum DAD Kaltim, H. Viktor Yuan, SH, MH, mengatakan musyawarah ini melanjutkan rangkaian upaya penyelesaian persoalan masyarakat Bukit Tengkorak dan Otorita IKN.

Sebelumnya, DAD Kaltim telah melakukan rangkaian kegiatan dan kunjungan ke kawasan Bukit Tengkorak. Kini, forum musyawarah menjadi tahapan untuk membacakan hasil pembahasan dalam upaya mencari penyelesaian melalui hukum adat.

Viktor menerangkan, DAD Kaltim mengundang berbagai unsur agar semua pihak dapat mengikuti proses tersebut. Undangan itu mencakup Kepala Otorita IKN, para deputi, masyarakat Bukit Tengkorak, Forkopimda Kaltim, tokoh adat, dan perwakilan Kesultanan Paser.

Selain itu, DAD Kaltim turut mengundang Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), DAD kabupaten/kota, serta Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT).

Viktor berharap musyawarah adat dapat menjadi alternatif penyelesaian persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, jalur dialog adat dapat melengkapi mekanisme penyelesaian melalui pengadilan.

“Harapan kami, kegiatan besok bisa menjadi contoh bagi masyarakat Kaltim bahwa penyelesaian permasalahan tidak hanya melalui pengadilan,” Kata Viktor.

Lebih lanjut, ia menilai musyawarah adat memiliki ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan. Mekanisme ini juga dapat membantu penyelesaian persoalan lintas suku, agama, dan etnis.

DAD Kaltim Ingatkan Peserta Mematuhi Tata Tertib

Di sisi lain, Viktor mengingatkan seluruh peserta agar menghormati tata tertib persidangan adat. Sebab, forum tersebut memiliki aturan khusus mengenai kewenangan peserta dalam menyampaikan pendapat.

Tidak semua undangan memiliki hak berbicara. Majelis Hakim Adat memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk menyampaikan pandangan sesuai ketentuan persidangan.

“Ini bukan musyawarah biasa, karena ada tata tertib yang harus dipatuhi, dan tidak semua orang memiliki hak bicara. Hanya pihak yang diperintahkan oleh hakim yang memiliki hak untuk menyampaikan suara,” katanya.

Karena itu, Viktor meminta seluruh pihak menjaga ketertiban selama musyawarah berlangsung. Ia juga mengharapkan peserta menghormati kewenangan Majelis Hakim Adat agar proses berjalan kondusif.

Usai gladi bersih, jajaran DAD Kaltim menghadiri jamuan makan malam bersama Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono. Dalam pertemuan tersebut, Basuki didampingi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin.

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol. Edgar Diponegoro, juga menghadiri pertemuan bersama jajaran Otorita IKN lainnya.

Pertemuan ini berlangsung menjelang Musyawarah Adat DAD Kaltim. Melalui komunikasi tersebut, DAD Kaltim dan Otorita IKN diharapkan dapat memperkuat dialog dalam mencari penyelesaian persoalan yang berkembang.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *