Scroll untuk baca artikel
NASIONAL

Polemik Visa Haji Furoda: Arab Saudi Tidak Terbitkan, Ribuan Calon Jemaah Gagal Berangkat

261
×

Polemik Visa Haji Furoda: Arab Saudi Tidak Terbitkan, Ribuan Calon Jemaah Gagal Berangkat

Sebarkan artikel ini

Nasional, Locerita.co – Ribuan calon jemaah haji furoda asal Indonesia dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini setelah Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa non-kuota tersebut. Kebijakan ini memicu polemik di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang telah membayar mahal demi bisa menunaikan ibadah haji tanpa antrean panjang.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menjelaskan bahwa hingga penutupan proses pemvisaan, dari total kuota haji reguler Indonesia sebanyak 203.320 orang, hanya 203.279 visa yang berhasil diterbitkan.

“Masih ada 41 visa dalam proses, tapi sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan,” ujar Hilman, dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis, 28 Mei 2025.

Lebih dari 1.000 calon jemaah haji furoda 2025 tercatat gagal berangkat karena visa yang diharapkan tidak kunjung dikeluarkan oleh otoritas Saudi. Kementerian Agama telah memanggil sejumlah penyelenggara perjalanan ibadah haji furoda untuk dimintai pertanggungjawaban.

Alasan Penolakan Visa Furoda

Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Farid Aljawi, mengungkapkan bahwa Kerajaan Arab Saudi sedang melakukan penataan besar-besaran terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Salah satu langkahnya adalah membatasi visa hanya untuk calon jemaah yang masuk dalam kuota resmi.

“Kerajaan Saudi tidak lagi mengizinkan penggunaan visa nonhaji, seperti visa ziarah atau visa kerja, untuk ibadah haji,” ujar Farid. Langkah ini dilakukan menyusul kejadian pada tahun 2024, di mana sekitar 1.301 jemaah wafat, dan 80 persen di antaranya diketahui menggunakan visa nonresmi untuk berhaji.

Kericuhan pun sempat terjadi saat jemaah furoda menempati tenda jemaah resmi di Arafah dan Mina. Akibatnya, pemerintah Saudi menurunkan jumlah total jemaah haji menjadi sekitar 1,5 juta orang pada 2025, jauh dari angka sebelumnya yang mencapai 2,5 juta.

Sikap DPR dan Kemenag

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan bahwa kebijakan penolakan visa furoda tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tetapi juga diberlakukan bagi semua negara. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan dan distribusi visa furoda karena itu merupakan hak prerogatif pemerintah Saudi.

“Ini bukan wewenang Indonesia. Pemerintah dan DPR hanya bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi,” kata Abdul Wachid, Minggu, 1 Juni 2025.

Penolakan visa furoda ini menjadi pukulan telak bagi para jemaah yang telah mengeluarkan dana besar untuk program haji tanpa antre tersebut. Kemenag mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara haji, serta menunggu klarifikasi resmi dari otoritas Saudi terkait mekanisme visa di masa mendatang.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *