Scroll untuk baca artikel
DAERAH

21 Ribu RTLH Samarinda Masuk Pemetaan, Pemkot Siapkan Bantuan

481
×

21 Ribu RTLH Samarinda Masuk Pemetaan, Pemkot Siapkan Bantuan

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda, Neneng Chamelia Shanti./ist
LOCERITA.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memetakan sekitar 21 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) untuk menentukan prioritas program perbaikan rumah warga.
Namun, pemerintah belum menetapkan seluruh rumah tersebut sebagai penerima bantuan. Setiap calon penerima masih harus melewati verifikasi kondisi bangunan dan pemeriksaan kelayakan ekonomi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan Pemkot akan menyesuaikan penanganan RTLH dengan kemampuan keuangan daerah. Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga berupaya memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pusat.

“Penanganan rumah tidak layak huni harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, kami juga mencari peluang dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat bisa tertangani secara bertahap,” ujar Neneng, Selasa (27/10/2026).

Menurut Neneng, pemerintah perlu menyusun prioritas secara cermat karena jumlah rumah yang membutuhkan perbaikan cukup besar. Pemerintah juga harus memastikan setiap bantuan menjangkau keluarga yang memenuhi persyaratan.

Pemetaan 21 Ribu RTLH Samarinda Mengacu Data Perumahan

Estimasi 21 ribu RTLH Samarinda mengacu pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Pemkot juga menggunakan data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda.

Data tersebut memberikan gambaran awal mengenai kebutuhan perbaikan rumah di Kota Tepian. Meski demikian, angka 21 ribu unit belum menunjukkan jumlah rumah yang otomatis memperoleh bantuan.

Neneng menegaskan bahwa pemerintah harus mencocokkan data administrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemeriksaan tersebut mencakup kondisi fisik bangunan dan kelayakan ekonomi calon penerima.

“Jumlah rumah dalam pendataan masih menggambarkan kebutuhan penanganan. Pemerintah perlu turun langsung untuk memeriksa kondisi bangunan dan memastikan calon penerima memenuhi kriteria bantuan,” jelas Neneng.

Dengan pemeriksaan tersebut, Pemkot dapat menentukan tingkat kebutuhan setiap rumah. Pemerintah juga bisa menyusun urutan prioritas berdasarkan kondisi bangunan dan kemampuan ekonomi keluarga.

Verifikasi Lapangan Menentukan Penerima Bantuan RTLH

Pemkot Samarinda menjadikan verifikasi lapangan sebagai dasar utama penetapan penerima bantuan. Tahapan ini penting untuk mencegah kesalahan sasaran dalam pelaksanaan program perbaikan rumah.

Dalam prosesnya, pemerintah menggabungkan usulan masyarakat dengan data desil kesejahteraan yang dikelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM).

Selain itu, Pemkot memanfaatkan platform digital yang terhubung dengan basis data perangkat daerah terkait. Sistem tersebut membantu pemerintah menyaring dan menyusun peringkat calon penerima berdasarkan informasi yang tersedia.

Neneng menjelaskan bahwa masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan perbaikan rumah. Namun, pemerintah tidak langsung menetapkan setiap pengajuan sebagai penerima bantuan.

“Usulan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pendataan. Akan tetapi, kami harus memeriksa setiap pengajuan agar penetapan penerima memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan persyaratan program,” tutur Neneng.

Pemerintah kemudian menggunakan hasil pemeriksaan untuk menentukan rumah yang paling membutuhkan penanganan. Dengan mekanisme tersebut, jumlah usulan tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pemberian bantuan.

Pemkot Samarinda Cari Dukungan Anggaran Provinsi dan Pusat

Kebutuhan penanganan sekitar 21 ribu RTLH menjadi tantangan bagi Pemkot Samarinda, terutama dari sisi pembiayaan. Karena itu, pemerintah mengupayakan beberapa sumber pendanaan agar program perbaikan rumah tidak hanya bergantung pada APBD kota.

Pemkot menyiapkan pembiayaan melalui APBD Samarinda, program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta bantuan pemerintah pusat.

Neneng mengatakan pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai peluang pendanaan untuk memperluas jangkauan program.

“Kami melihat peluang dari berbagai sumber anggaran agar penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan sesuai kebutuhan. Kemampuan keuangan daerah tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah dan prioritas bantuan,” ungkapnya, Selasa (27/10/2026).

Setelah melakukan penyaringan awal, Pemkot akan mengoordinasikan data calon penerima dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan Pemprov Kaltim. Koordinasi tersebut bertujuan mencocokkan kebutuhan perbaikan rumah dengan program bantuan yang tersedia.

Selain persoalan anggaran, pemerintah juga perlu menjaga transparansi dalam proses seleksi. Pemutakhiran data dan pemeriksaan langsung menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria.

Pemkot Samarinda kini mengarahkan penanganan RTLH melalui pendataan, verifikasi lapangan, dan koordinasi lintas pemerintahan. Ketiga tahapan tersebut menjadi dasar penyusunan prioritas perbaikan rumah sesuai kebutuhan masyarakat.

REDAKSI |

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *