Samarinda, Locerita.co – Di tengah semarak pembangunan fisik di Kota Samarinda yang terus digencarkan pemerintah kota, ironi sosial justru muncul di balik kemajuan tersebut. Gedung-gedung modern dan infrastruktur mutakhir seperti pasar digital dan terowongan bawah tanah kini berdiri megah, namun di sisi lain, ratusan kepala keluarga masih bertahan hidup di kawasan permukiman padat, sempit, dan minim fasilitas dasar. Realitas ini menjadi alarm keras tentang ketimpangan pembangunan yang makin mencolok.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi, SH, menilai pembangunan kota tidak boleh sekadar mengejar simbol kemajuan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan kumuh yang selama ini luput dari perhatian serius.
“Kalau pusat kota kita sudah punya pasar modern, tapi masih banyak warga tinggal di rumah yang nyaris roboh tanpa sanitasi, itu artinya kita belum berhasil membangun secara adil,” ujarnya saat ditemui Senin (19/5/2025)
Maswedi secara spesifik menyoroti kawasan seperti Samarinda Kota dan Samarinda Ilir, yang menurutnya mengalami kepadatan permukiman ekstrem namun minim penataan lingkungan. Ironisnya, justru di wilayah pusat kota inilah kawasan kumuh lebih banyak ditemukan dibandingkan pinggiran seperti Samarinda Utara. Ia menyebut fenomena ini sebagai kegagalan dalam manajemen tata ruang dan lemahnya pengawasan pembangunan.
“Penataan permukiman kita belum mencerminkan prinsip keselamatan dan keberlanjutan. Banyak bangunan berdiri di bantaran sungai atau gang sempit, tanpa akses sanitasi dan drainase memadai. Ini sangat berisiko, baik bagi lingkungan maupun kesehatan warga,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar penanganan kawasan kumuh dijadikan agenda prioritas dalam penyusunan anggaran tahun 2026. Menurutnya, Dinas Permukiman bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus mendapat mandat yang jelas dan dukungan anggaran yang signifikan untuk menyusun program penataan lingkungan terpadu.
Relokasi juga menjadi bagian dari solusi yang ia tawarkan, namun dengan pendekatan yang lebih manusiawi.
Maswedi mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memindahkan warga secara sepihak, tetapi juga menyediakan hunian pengganti yang layak dan terjangkau.
“Pemerintah harus memastikan warga yang direlokasi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan sekadar digeser dari satu titik ke titik lain,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penataan ulang kawasan kumuh. Menurutnya, partisipasi warga akan mendorong rasa kepemilikan terhadap program tersebut dan mengurangi potensi konflik.
“Kita tidak bisa membangun kota hanya dari balik meja kantor. Suara warga harus menjadi kompas dalam setiap proses perencanaan,” ujarnya.
Maswedi menegaskan bahwa DPRD Samarinda akan terus mengawal isu kawasan kumuh agar masuk ke dalam RPJMD dan menjadi skala prioritas pembangunan daerah. Ia berharap pemkot tidak hanya fokus pada proyek monumental, tetapi juga memperhatikan program revitalisasi lingkungan, pembangunan rumah susun, dan peningkatan akses air bersih serta sanitasi layak.
“Kemajuan kota ini harus dirasakan semua kalangan. Jangan sampai yang terlihat hanyalah beton dan cahaya, sementara di baliknya masih banyak warga hidup dalam gelap dan lumpur,” pungkasnya.
(Redaksi)
