Samarinda, Locerita.co – Proyek perbaikan jalan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah ruas jalan yang baru saja diperbaiki tampak sudah mengalami kerusakan, memicu pertanyaan tentang kualitas pengerjaan serta efektivitas penggunaan anggaran daerah. Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan yang tidak bertahan lama, meski pemerintah rutin melakukan perbaikan.
Fenomena ini bukan terjadi tanpa sebab. Menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, akar persoalan dari kerusakan jalan yang berulang terletak pada sistem drainase kota yang belum memadai. Ia menegaskan bahwa proyek jalan yang tidak diiringi pembenahan drainase hanya akan menjadi solusi sementara.
“Masalah utama yang perlu segera diperbaiki adalah sistem drainase. Jalan yang diperbaiki tanpa memperhatikan drainase yang baik akan tetap mudah rusak,” tegasnya, Senin (20/5/2025).
Anhar menyoroti bahwa pembangunan jalan yang dilakukan berulang kali dalam kurun waktu singkat berisiko tinggi terhadap pemborosan anggaran. Menurutnya, dana daerah seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas jika perencanaan proyek lebih matang.
“Jika perbaikan jalan dilakukan berulang kali, itu jelas akan menghabiskan anggaran daerah yang seharusnya bisa dialokasikan untuk proyek-proyek lain yang lebih mendesak,” ujarnya.
Ia juga mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap kontraktor yang ditunjuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Banyak pihak yang dinilai tidak memenuhi spesifikasi teknis justru tetap dilibatkan dalam pelaksanaan.
“Pengawasan terhadap kontraktor sangat kurang. Banyak yang lolos meski tidak memenuhi standar yang seharusnya. Ini harus segera diperbaiki dengan pengawasan yang lebih ketat,” kata Anhar.
Pemerintah kota, lanjut Anhar, perlu mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif maupun hukum kepada kontraktor yang terbukti lalai. Ia menilai tindakan ini penting agar menjadi efek jera dan mendorong peningkatan kualitas pekerjaan.
“Tanpa pengawasan yang ketat dan sanksi tegas, masalah perbaikan jalan yang rusak berulang kali akan terus menguras anggaran daerah,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia mendesak agar Pemkot Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen proyek infrastruktur. Evaluasi tersebut mencakup perencanaan teknis, pemilihan kontraktor, serta mekanisme pengawasan selama dan setelah proyek berlangsung.
Anhar berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk membenahi sistem yang selama ini dianggap tidak efisien.
“Kita tidak bisa terus-menerus bekerja dengan sistem yang sama, tetapi berharap hasil berbeda. Evaluasi dan pembenahan adalah langkah wajib,” tandasnya.
Dengan adanya perbaikan sistem drainase, penegakan standar konstruksi, serta transparansi pengelolaan anggaran, Anhar optimistis kualitas infrastruktur di Samarinda dapat meningkat dan memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat.
(Redaksi)
