LOCERITA.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur menemukan masih ada rumah tangga petani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, sebanyak 5,81 persen rumah tangga usaha pertanian tergolong miskin.
Angka tersebut berasal dari total 205.925 rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. BPS menyebut kelompok ini memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan Kalimantan Timur, yaitu Rp833.955 per kapita per bulan pada Maret 2024.
BPS Kaltim memuat temuan tersebut dalam laporan Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Timur 2025 yang terbit pada 19 Desember 2025. Publikasi ini menjadi rujukan utama dalam membaca kondisi sosial ekonomi petani di daerah.
Penguasaan Lahan Sempit Dorong Kerentanan Petani
BPS Kaltim menegaskan bahwa keterbatasan lahan masih menjadi penyebab utama kemiskinan petani. Data menunjukkan sebanyak 32,67 persen petani di Kalimantan Timur hanya menguasai lahan kurang dari satu hektare.
Selain itu, 11,87 persen petani tidak memiliki lahan sama sekali. Kelompok ini umumnya bekerja sebagai buruh tani atau menjalankan sistem bagi hasil. Pola tersebut membuat pendapatan petani sangat bergantung pada musim dan harga komoditas.
BPS menilai luas lahan berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan pendapatan rumah tangga petani. Petani berlahan sempit memiliki ruang terbatas untuk meningkatkan hasil produksi. Risiko penurunan kesejahteraan juga lebih besar ketika harga komoditas turun.
Dalam konteks Kalimantan Timur, persoalan lahan menjadi tantangan serius. Tanpa dukungan kebijakan yang tepat, petani kecil sulit keluar dari tekanan ekonomi jangka panjang.
Perkebunan Sawit Tekan Tingkat Kemiskinan
Kepala BPS Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, menyebut rendahnya persentase petani miskin tidak lepas dari struktur pertanian daerah. Ia menjelaskan bahwa mayoritas petani Kaltim bekerja di subsektor perkebunan, terutama kelapa sawit.
Menurut Yusniar, perkebunan sawit memberikan nilai tambah lebih tinggi dibandingkan subsektor pertanian lainnya. Petani sawit memiliki peluang pendapatan yang lebih stabil karena dukungan pasar dan permintaan ekspor.
Kondisi tersebut membuat tingkat kemiskinan petani di Kalimantan Timur relatif lebih rendah dibandingkan wilayah yang bergantung pada tanaman pangan subsisten. Namun, Yusniar menegaskan bahwa tidak semua petani sawit berada dalam kondisi sejahtera.
Produktivitas kebun, biaya produksi, serta fluktuasi harga tetap memengaruhi pendapatan petani. Petani dengan lahan sempit tetap menghadapi tekanan meski berada di subsektor bernilai tinggi.
Petani Kecil Masih Berisiko Jatuh ke Garis Kemiskinan
BPS juga mencatat bahwa risiko kemiskinan tidak hanya mengancam petani yang saat ini miskin. Sebanyak 44,54 persen petani di Kalimantan Timur memiliki penguasaan lahan yang tergolong sempit, termasuk petani yang belum masuk kategori miskin.
Kondisi ini menempatkan petani kecil dalam posisi rawan. Tanpa komoditas bernilai jual tinggi, pendapatan petani mudah tergerus. Kenaikan biaya produksi dan gangguan cuaca juga dapat memperburuk situasi.
BPS mendorong peningkatan kapasitas petani untuk menjaga keberlanjutan usaha. Diversifikasi komoditas, pemanfaatan teknologi, serta akses pembiayaan dinilai penting untuk memperkuat ekonomi rumah tangga petani.
Selain itu, pengembangan industri hilir pertanian berperan besar dalam meningkatkan nilai tambah. BPS menilai integrasi hulu dan hilir dapat memperluas peluang pendapatan petani kecil.
Data BPS Jadi Dasar Kebijakan Pertanian Daerah
Publikasi Analisis Isu Terkini Provinsi Kalimantan Timur 2025 merupakan laporan rutin tahunan BPS Kaltim. Tahun ini, BPS mengangkat tema Potret Petani Kaltim untuk menggambarkan karakteristik sosial ekonomi pekerja pertanian.
BPS berharap pemerintah daerah memanfaatkan data ini sebagai dasar kebijakan. Program pengentasan kemiskinan petani perlu menyasar persoalan lahan, produktivitas, dan akses ekonomi secara langsung.
Dengan masih adanya 5,81 persen rumah tangga petani miskin, BPS menilai upaya peningkatan kesejahteraan petani harus terus berjalan. Intervensi kebijakan perlu fokus pada petani kecil dan buruh tani.
Ke depan, BPS mendorong sinergi antara sektor pertanian, perkebunan, dan ekonomi perdesaan. Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani secara lebih merata di Kalimantan Timur.
(Redaksi)
