LOCERITA.CO – Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan proses masuknya Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Mantan Ketua Komisi II DPR itu mengaku tidak menemukan pembahasan ketentuan tersebut dalam sejumlah dokumen konsultasi yang ia telusuri.
Persoalan ini kembali menjadi sorotan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempersoalkan keabsahan persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Para pemohon menyebut pasal tersebut sebagai ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan pencalonan Gibran.
Doli mengungkapkan kronologi penelusuran dokumen itu melalui kanal YouTube Hendri Satrio Official. Dalam wawancara yang dikutip Minggu (18/10/2026), ia menjelaskan bahwa dirinya meminta mantan staf dan tenaga ahli Komisi II DPR memeriksa kembali arsip pembahasan PKPU.
Permintaan itu muncul setelah istilah penyelundupan pasal mencuat dalam persidangan MK. Doli ingin memastikan apakah ketentuan yang kini dipersoalkan pernah masuk dalam pembahasan bersama DPR.
Ia menggambarkan permintaannya kepada staf dengan kalimat, “Coba lu cek dulu, bener enggak ini ada penyelundupan ini? Kok kita enggak tahu, terus kita waktu itu gimana?”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Doli berusaha menelusuri kembali proses pembahasan berdasarkan dokumen yang tersedia. Namun, dugaan penyelundupan pasal tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.
Doli Telusuri Dokumen Setelah Putusan MK
Doli awalnya menduga persoalan tersebut berkaitan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2023 itu mengubah ketentuan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Ia kemudian meminta staf memeriksa dokumen pembahasan PKPU setelah putusan tersebut. Namun, menurut penuturannya, pencarian itu tidak menemukan pembahasan khusus mengenai Pasal 18 ayat (3).
Doli menceritakan bahwa stafnya menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut secara langsung. Ia mengutip jawaban staf yang menyatakan, “Enggak ada, Pak. Enggak ada di sini pembahasan tentang itu.”
Temuan tersebut mendorong Doli memperluas penelusuran ke dokumen konsultasi sebelum putusan MK. Ia menyebut KPU mengajukan permohonan konsultasi pada 15 September 2023, kemudian Komisi II DPR menetapkan jadwal rapat pada 20 September 2023.
Menurut Doli, konsultasi awal membahas sejumlah perubahan peraturan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilpres 2024. Akan tetapi, ia mengaku tidak menemukan Pasal 18 ayat (3) dalam dokumen yang menjadi bahan pembahasan tersebut.
Surat Susulan KPU Menjadi Fokus Pemeriksaan
Penelusuran berikutnya mengarah pada surat permohonan konsultasi bertanggal 19 September 2023. Menurut Doli, surat tersebut memuat empat rancangan PKPU, termasuk rancangan tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.
Ia mempertanyakan alasan munculnya permohonan tambahan setelah Komisi II DPR menjawab surat konsultasi sebelumnya. Doli juga menyoroti perubahan jumlah rancangan dari tiga menjadi empat dokumen.
“Ngapain lagi buat permohonan konsultasi? Tapi di situ memang ditambahin sama dia, ada satu PKPU baru, dari tadinya tiga jadi empat,” kata Doli.
Ia menjelaskan bahwa surat konsultasi biasanya memuat dua lampiran. Lampiran pertama menguraikan pasal-pasal yang hendak diubah, sedangkan lampiran kedua berisi naskah lengkap rancangan peraturan.
Menurut Doli, susunan lampiran dalam surat susulan berbeda dari pola yang biasa diterima Komisi II DPR. Ia menduga perbedaan tersebut menjadi bagian penting untuk menjelaskan kemunculan rancangan pencalonan yang memuat ketentuan kontroversial itu.
Meski demikian, Doli mengaku belum menemukan dokumen fisik surat bertanggal 19 September di Sekretariat Komisi II DPR. Ia mengatakan memperoleh salinan surat tersebut dalam format PDF dari pihak KPU.
Perbedaan dokumen itu menjadi alasan untuk memeriksa arsip surat, versi rancangan, dan catatan penerimaan dokumen secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui urutan perubahan naskah sebelum KPU menetapkan PKPU.
Doli Sebut Pasal Tidak Muncul dalam Isu Strategis
Selain memeriksa surat konsultasi, Doli menelusuri materi rapat dan konsinyering. Konsinyering merupakan pertemuan untuk membahas materi sebelum pembahasan resmi berlangsung.
Menurut Doli, materi presentasi rapat biasanya memuat isu strategis yang memerlukan perhatian khusus. Ia mengaku tidak menemukan Pasal 18 ayat (3) dalam bagian tersebut.
“Biasanya di halaman ketiga keempat tuh isu namanya isu-isu strategis. Itu enggak ada di situ itu,” ujar Doli.
Ia menilai ketiadaan pasal tersebut dalam dokumen yang diperiksa perlu mendapat penjelasan. Sebab, menurutnya, ketentuan itu justru menjadi pokok polemik yang kini berkembang dalam perkara di MK.
“Padahal kan ini strategis bener kan? Karena sangat strategislah makanya jadi ribut,” kata Doli.
Doli juga mengonfirmasi dokumen yang dimiliki sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mengikuti pembahasan aturan pemilu. Ia menyebut Perludem, Netgrit, dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sebagai pihak yang ia hubungi.
Menurut Doli, organisasi-organisasi tersebut memiliki draf yang berasal dari pembahasan awal pada 15 September 2023. Ia menggunakan informasi itu sebagai pembanding dalam menelusuri perbedaan dokumen.
Meski demikian, kesamaan draf yang dimiliki sejumlah organisasi belum membuktikan adanya penyisipan pasal. Pemeriksaan tetap perlu mencakup seluruh versi rancangan, risalah rapat, lampiran surat, serta dokumen final yang KPU tetapkan.
Perbedaan Keterangan Perlu Diuji melalui Dokumen Resmi
Polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 juga memunculkan perbedaan keterangan mengenai proses konsultasi antara KPU dan DPR. Doli menyatakan dokumen yang ia periksa tidak menunjukkan pembahasan pasal tersebut, sedangkan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari memberikan penjelasan berbeda mengenai proses pembahasannya.
Perbedaan keterangan itu membuat dokumen resmi menjadi bagian penting dalam menguji kronologi penyusunan aturan. Risalah rapat, daftar lampiran, surat konsultasi, dan berbagai versi rancangan dapat membantu menjelaskan apakah pasal tersebut masuk melalui proses pembahasan yang tercatat.
Selain itu, pemeriksaan perlu membedakan antara ketidakhadiran suatu materi dalam dokumen tertentu dan kesimpulan bahwa materi tersebut tidak pernah dibahas sama sekali. Kedua hal itu memiliki konsekuensi yang berbeda dalam penilaian proses pembentukan peraturan.
Karena itu, keterangan Doli perlu dibandingkan dengan penjelasan KPU, dokumen DPR, serta keterangan pihak lain yang mengikuti konsultasi. Langkah tersebut penting agar polemik tidak berhenti pada perbedaan ingatan atau penafsiran atas dokumen.
Pemeriksaan Kronologi Menjadi Penentu
Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Polemik mengenai ketentuan itu muncul dalam konteks pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 dan kini menjadi bagian dari persoalan yang diperdebatkan di MK.
Doli telah menyampaikan hasil penelusurannya mengenai perbedaan dokumen konsultasi. Namun, dugaan bahwa pasal tersebut sengaja disisipkan untuk kepentingan pencalonan tertentu tetap membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan yang menyeluruh.
Untuk memperjelas persoalan, pihak terkait perlu menjelaskan urutan pengajuan rancangan, perubahan lampiran, materi konsultasi, dan proses penetapan naskah final. Pemeriksaan dokumen tersebut dapat membantu menjawab bagaimana ketentuan itu masuk ke dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Dengan demikian, inti persoalan tidak hanya terletak pada pengakuan bahwa Doli tidak menemukan pembahasan pasal dalam dokumen yang diperiksanya. Publik juga membutuhkan penjelasan yang dapat diuji mengenai proses penyusunan peraturan, termasuk keterangan KPU dan catatan resmi DPR.
REDAKSI |













