Scroll untuk baca artikel
DAERAH

SMAN 10 Samarinda Kembali ke Lokasi Asal, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Transisi Pendidikan

248
×

SMAN 10 Samarinda Kembali ke Lokasi Asal, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Transisi Pendidikan

Sebarkan artikel ini
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kalimantan Timur guna membahas pemindahan SMAN 10 Samarinda. (Istimewa)

Samarinda, Locerita.co – Setelah bertahun-tahun menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat dan pemangku kebijakan, polemik lokasi SMA Negeri 10 Samarinda akhirnya mendekati babak akhir. Keputusan penting diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Kalimantan Timur pada Senin, 19 Mei 2025. Agenda utama RDP adalah merumuskan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung yang mengharuskan pemindahan kembali sekolah tersebut ke kawasan Samarinda Seberang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Yayasan Melati selaku pengelola sementara, disepakati bahwa operasional SMAN 10 akan dikembalikan ke Jalan H.A.M. Rifaddin, Kecamatan Loa Janan Ilir. Kesepakatan ini merupakan implementasi langsung dari keputusan kasasi Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan tidak ada ruang untuk penundaan ataupun interpretasi berbeda atas amar putusan tersebut.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan kesiapan pemerintah dalam menata ulang pemanfaatan aset yang selama ini dikelola Yayasan Melati.

“Pemerintah dalam hal ini Pemprov Kaltim telah siap untuk mengambil langkah strategis dalam penataan ulang Sman 10,” Kata Sri Wahyuni.

Ia menambahkan bahwa lahan seluas 12 hektare di kawasan itu akan digunakan tidak hanya untuk mendukung SMAN 10.

“kami juga dikembangkan sebagai bagian dari rencana jangka panjang pendidikan berbasis asrama melalui SMAN Taruna Borneo,” Terang Sri Wahyuni.

Kepala SMAN 10, Fathur Rachim, mengingatkan pentingnya kesiapan dalam masa transisi, terutama untuk menjaga citra dan mutu sekolah yang dikenal sebagai bagian dari program Sekolah Unggulan Garuda Transformasi. Kekhawatiran juga datang dari komite sekolah, namun tetap optimis karena minat masyarakat tetap tinggi, dibuktikan dengan lebih dari seribu pendaftar untuk tahun ajaran 2025/2026.

Aliansi masyarakat Samarinda Seberang dan Komnas Pendidikan turut mendesak percepatan eksekusi putusan sambil mendorong adanya regulasi baru berupa Peraturan Gubernur untuk penguatan sistem pendidikan berasrama. Rapat itu sendiri ditutup dengan empat poin utama: pelaksanaan putusan hukum, pengembalian lokasi, pengelolaan transisi siswa secara bertahap, dan penyusunan langkah teknis untuk menjamin kelangsungan pendidikan tanpa hambatan.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *