Locerita.co – Masalah pembayaran gaji yang belum diselesaikan pada proyek Teras Samarinda terus bergulir meskipun sudah hampir satu tahun berlalu. Para pekerja yang terlibat dalam proyek ini kembali mengadu kepada DPRD Kota Samarinda. Ini adalah kali ketiga mereka menyampaikan keluhan, yang akhirnya diterima oleh Komisi IV DPRD Samarinda pada pertemuan yang diadakan di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD, Kamis (27/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda juga diundang untuk turut serta dalam pembahasan masalah ini. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa persoalan gaji yang terabaikan ini harus segera diatasi oleh pemerintah kota. Meskipun masalah utama terletak pada kontraktor yang belum membayar gaji pekerja, Anhar meminta pemerintah untuk turun tangan, mengingat komunikasi antara pekerja dan pihak kontraktor sudah terputus.
“Ini sudah cukup lama, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan kontraktor. Kami harap Dinas PUPR bisa mengambil langkah tegas, atau setidaknya melaporkan masalah ketenagakerjaan ini,” ujar Anhar dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, upaya mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda telah dilakukan, namun hingga kini belum ada solusi yang jelas. Karena itu, kuasa hukum pekerja Teras Samarinda disarankan untuk melanjutkan masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Namun, Anhar menyatakan bahwa tidak seharusnya masalah ini harus selalu diselesaikan di pengadilan.
“Kami berharap langkah tegas bisa diambil oleh Kepala Dinas PUPR tanpa perlu menunggu proses panjang di pengadilan,” tegas Anhar.
Lebih lanjut, Anhar juga menyarankan agar DPRD Samarinda membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki kasus ini lebih mendalam dan mendorong pemerintah kota agar bertindak lebih cepat dan tegas. Dalam pertemuan tersebut, Dinas PUPR Samarinda justru baru mengajukan pencairan anggaran sisa pembayaran sebesar 30 persen kepada kontraktor dalam APBD Perubahan, yang rencananya akan digunakan untuk membayar gaji pekerja.
Anhar menyatakan kekhawatirannya terkait penundaan pencairan anggaran yang direncanakan untuk APBD Perubahan, karena hal ini bisa memperpanjang masalah.
“Menunggu sampai APBD Perubahan, itu terlalu lama. Kita berharap sebelum Lebaran masalah ini bisa selesai. Kalau perlu ada sumbangan dari pihak terkait agar pekerja segera dibayar,” pungkasnya.
Dengan harapan bahwa pemerintah akan segera memberikan solusi yang jelas, masalah ini terus mendapat perhatian penuh dari DPRD Samarinda, yang mendesak agar hak pekerja segera dipenuhi tanpa menunggu lebih lama lagi.
(Redaksi)
