Samarinda, Locerita.co – Banjir dan tanah longsor menerjang Kota Samarinda memunculkan urgensi baru untuk membenahi pola pembangunan yang belum berpihak pada keseimbangan lingkungan. Tidak sekadar merespons bencana, sejumlah kalangan menilai sudah waktunya pemerintah kota melakukan reformulasi pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis ilmiah dalam menyusun langkah antisipatif.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Ardiansyah, mengungkapkan bahwa sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kunci dalam mengatasi bencana secara efektif. Menurutnya, selama ini banyak OPD masih bekerja secara sektoral, sehingga penanganan yang dihasilkan tidak menyeluruh.
“Kalau masing-masing jalan sendiri, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya tegas, Senin (26/5/2025).
Ia menekankan bahwa penanganan bencana harus dimulai dari tingkat kelurahan, sebagai garda terdepan dalam kesiapsiagaan.
“Ketika musibah datang, kelurahan harus sudah siap. BPBD harus menjadi pihak pertama yang bergerak,” ucapnya,
Sambil menambahkan bahwa Dinas PUPR perlu segera turun membantu dengan alat berat dalam proses tanggap darurat.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya keterpaduan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terutama dalam mengintegrasikan langkah-langkah penanggulangan bencana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“PUPR itu sangat krusial, karena menyangkut arah pembangunan. Kalau tata ruangnya keliru, dampaknya bisa sangat besar,” katanya.
Ardiansyah mengusulkan agar seluruh OPD terkait duduk bersama dalam satu forum untuk merumuskan strategi bersama. Ia meyakini bahwa kolaborasi antarsektor akan memperkuat efektivitas kebijakan dan respons terhadap bencana yang semakin sering terjadi.
Tak hanya kepada OPD, ia juga mengajak kalangan akademisi untuk dilibatkan dalam menyusun solusi jangka panjang.
“Kita butuh masukan dari profesor, ahli tata ruang, dan pakar lingkungan. Supaya solusi yang kita ambil benar-benar berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa banyak bencana yang terjadi karena pembangunan tidak selaras dengan kondisi alam.
“Contohnya soal banjir, masyarakat kerap bertanya kenapa tak kunjung selesai. Jawabannya, karena pembangunan belum selaras dengan kondisi alam. Kita harus menyesuaikan diri, bukan melawan alam,” ujarnya.
Dengan prinsip dasar ekologi sebagai fondasi, ia berharap ke depan arah pembangunan di Kota Samarinda bisa lebih bijak dan berkelanjutan.
“Air pasti mengalir dari atas ke bawah, dan pohon menyerap air lewat akar. Itu hukum alam. Jangan kita abaikan,” pungkasnya.
(Redaksi)
