LOCERITA.CO – Baharuddin Demmu Legislator Kaltim melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan pengadaan kendaraan dinas baru bagi Gubernur Kalimantan Timur. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim ini menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mencederai komitmen awal mengenai efisiensi anggaran.
Polemik ini mencuat setelah publik mengetahui adanya pembelian mobil dinas baru dengan nilai fantastis. Baharuddin Demmu Legislator dari Fraksi PAN tersebut mengingatkan kembali pernyataan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim sebelumnya. Pemprov Kaltim sempat menegaskan tidak akan ada rencana pembelian kendaraan dinas baru demi menghemat anggaran daerah.
Komitmen Efisiensi Anggaran dalam APBD
Demmu menjelaskan bahwa DPRD Kaltim memegang teguh kesepakatan saat pembahasan APBD Perubahan 2025. Kala itu, pihak eksekutif melalui BPKAD menyampaikan kebijakan penghematan secara lisan maupun tulisan. Langkah ini muncul sebagai respons atas potensi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Saya berpegang pada pernyataan awal dari Pemprov Kaltim yang menyebutkan tidak ada pengadaan kendaraan,” ujar Demmu pada Selasa (24/2/2026).
Keputusan tersebut bahkan berdampak pada usulan bantuan kendaraan bagi yayasan sosial yang akhirnya tertunda. DPRD Kaltim sepakat membatasi belanja operasional untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, munculnya pengadaan mobil dinas ini mengejutkan pihak legislatif.
Harga Kendaraan yang Dinilai Terlalu Tinggi
Sorotan utama Baharuddin Demmu Legislator tertuju pada nilai kendaraan yang mencapai Rp8,5 miliar. Ia menganggap angka tersebut sangat tidak proporsional untuk kebutuhan operasional pejabat daerah. Menurutnya, kendaraan dengan spesifikasi gardan ganda (4×4) sudah sangat memadai untuk melintasi medan berat di Kalimantan Timur.
Banyak pilihan kendaraan tangguh yang tersedia di pasar dengan harga di bawah Rp5 miliar. Selisih anggaran yang besar tersebut seharusnya masuk ke dalam program yang menyentuh masyarakat secara langsung. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus berlaku adil bagi semua pihak tanpa pengecualian.
“Jika memang tidak ada pengadaan mobil, maka seharusnya kebijakan itu berlaku untuk semua,” tegas Demmu dengan nada lugas.
Uang Rakyat untuk Prioritas Infrastruktur
Sebagai sosok Baharuddin Demmu Legislator yang vokal, ia menyarankan pemerintah mengalihkan anggaran miliaran rupiah tersebut. Sektor infrastruktur jalan dan bantuan sosial membutuhkan perhatian lebih besar daripada sekadar fasilitas kemewahan pejabat. Masyarakat Kaltim masih memerlukan perbaikan akses jalan yang layak di berbagai wilayah kabupaten dan kota.
Ia juga menekankan pentingnya etika pejabat publik dalam menggunakan fasilitas negara. Di tengah masa efisiensi, pejabat harus memberikan teladan kesederhanaan kepada masyarakat. Setiap rupiah dalam APBD berasal dari pajak rakyat, sehingga penggunaannya wajib bersifat proporsional dan tidak berlebihan.
Demmu mengingatkan bahwa tugas utama pejabat adalah melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan barang mewah justru menciptakan jarak sosial antara pemimpin dan warga. Ia berharap Pemprov Kaltim mengevaluasi kembali setiap kebijakan belanja yang memicu kontroversi di mata publik.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu penjelasan lebih rinci dari BPKAD Kaltim mengenai urgensi pengadaan tersebut. Kritik dari Baharuddin Demmu Legislator ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah agar tetap konsisten pada jalur transparansi anggaran. Penghematan bukan sekadar slogan, melainkan tindakan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
(Redaksi)
