LOCERITA.CO – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kalimantan Timur menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Kaltim pada Senin (23/2/2026).
Peristiwa menarik terjadi saat Gubernur Kaltim Melantai bersama massa aksi di depan kantor gubernur untuk mendengarkan poin-poin tuntutan mahasiswa.
Rudy Mas’ud memilih duduk bersila di atas aspal bersama para demonstran daripada menerima mereka di dalam ruangan formal. Langkah ini mencerminkan pendekatan dialogis dalam menghadapi kritik masyarakat. Pemerintah Provinsi kemudian menandatangani Pakta Integritas yang memuat tujuh tuntutan strategis dari mahasiswa tersebut.
Dialog Terbuka Saat Gubernur Kaltim Melantai
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim, Sukri, mengamati langsung jalannya aksi tersebut di lapangan. Ia menilai sikap Gubernur yang bersedia duduk sejajar dengan mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan. Menurutnya, momen Gubernur Kaltim Melantai menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap kontrol sosial.
“Gubernur duduk bersila melantai bersama massa aksi. Hal ini menunjukkan tanggung jawab Rudy Mas’ud sebagai pemimpin kepada masyarakat, terutama kalangan mahasiswa,” ujar Sukri. Ia menambahkan bahwa interaksi langsung tanpa jarak ini membantu meredam ketegangan selama demonstrasi berlangsung.
Selain itu, Sukri menekankan bahwa aksi ini menjadi sinyal kuat mengenai meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan. Isu-isu seperti kesejahteraan, pendidikan, dan transparansi anggaran menjadi poin utama yang masyarakat tuntut. Meskipun tekanan publik meningkat, kehadiran gubernur di tengah massa memberikan ruang komunikasi yang lebih efektif.
Poin Tuntutan dan Penandatanganan Pakta Integritas
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerahkan dokumen yang berisi tujuh tuntutan utama bagi masa depan Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi menyatakan menerima dan menyepakati seluruh isi pakta tersebut sebagai bahan evaluasi kebijakan. Fokus utama tuntutan mencakup pemerataan pembangunan infrastruktur dan evaluasi Program Gratispol.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti kerusakan ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Kaltim. Selain itu, poin mengenai perlindungan hak buruh serta masyarakat adat menjadi bagian penting dalam dokumen tersebut. Melalui Gubernur Kaltim Melantai, pemerintah berkomitmen memberikan transparansi atas setiap tindak lanjut yang mereka ambil nanti.
Pemerintah berjanji akan membahas aspirasi tersebut secara internal untuk menghasilkan solusi konkret. Namun, GERAM memberikan catatan tegas mengenai komitmen ini. Mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi jika pemerintah melanggar poin-poin dalam pakta integritas atau gagal menunjukkan bukti nyata dari hasil evaluasi tersebut.
(Redaksi)
