Samarinda, Locerita.co — Efektivitas penggunaan anggaran dan peningkatan ketimpangan sosial menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang digelar pada Selasa (17/6/2025).
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Ketujuh fraksi yang hadir memberikan berbagai catatan kritis terhadap laporan keuangan daerah, mulai dari penyerapan anggaran, distribusi dana berbasis lingkungan, hingga kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memimpin rapat didampingi jajaran wakil ketua, serta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang turut hadir menyimak pandangan fraksi.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Shemmy Permata Sari, menegaskan pentingnya langkah konkret menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pemerintah provinsi harus segera menjalankan rencana aksi atas temuan BPK, agar tidak terjadi pengulangan masalah pada tahun-tahun mendatang,” tegas Shemmy.
Sementara itu, Fraksi Gerindra mengangkat persoalan sosial yang semakin kompleks di tengah menurunnya persentase angka kemiskinan.
“Meskipun angka kemiskinan secara statistik menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, kehidupan masyarakat miskin justru semakin berat,” ungkap Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
Fraksi PDIP mempertanyakan lambannya distribusi dana karbon kepada desa-desa yang berhak menerima.
“Dana ini sudah ada sejak 2022, namun hingga kini belum sepenuhnya diterima oleh desa-desa. Kami ingin tahu apa hambatannya,” ujar Guntur, juru bicara fraksi tersebut.
Kritik terhadap efektivitas belanja daerah juga dilontarkan oleh Fraksi PKB dan Fraksi PAN-Nasdem. Sulasih dari PKB menyatakan bahwa beberapa sektor seperti pendidikan dan pekerjaan umum masih belum optimal dalam penggunaan anggaran. Hal senada disampaikan oleh Abdul Giaz dari PAN-Nasdem.
“Banyak anggaran yang belum terserap maksimal. Perlu ada perhatian lebih dalam belanja daerah agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk UMKM,” jelasnya.
Subandi dari Fraksi PKS turut menyoroti lemahnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD.
“Target kinerja harus realistis dan berbasis profitabilitas. Jangan sampai BUMD hanya menjadi beban fiskal daerah,” ujarnya.
Dari aspek infrastruktur, Fraksi Demokrat-PPP menekankan perlunya perbaikan Jalan Mulawarman di Balikpapan. Nurhadi Saputra menyebut jalan tersebut sangat penting untuk mobilitas warga. “Kemacetan di ruas jalan ini sudah sangat mengganggu. Perlu pelebaran dan peningkatan kualitas agar mobilitas menuju Bandara Sepinggan tidak terganggu,” katanya.
Berbagai pandangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menata kembali kebijakan anggaran dan pembangunan daerah pada tahun mendatang.
(Redaksi)
