LOCERITA.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Se-Kaltim dan sejumlah Kelembagaan. Penyerahan laporan ini berlangsung pada Senin (22/12/2025) di Auditorium Nusantara Kantor BPK Perwakilan Kaltim.
Kepala BPK Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, menyerahkan langsung dokumen LHP kepada Gubernur Kaltim, Bupati dan Walikota Se-Kaltim, Pimpinan DPRD, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Wilayah Kaltim yang merupakan Penyelenggara Negara yang menjadi objek pemeriksaan. Melalui penyerahan ini, BPK menegaskan perannya dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai aturan.
Selain itu, penyerahan LHP menjadi penanda berakhirnya rangkaian pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran daerah pada semester kedua tahun 2025.
Pemeriksaan BPK Soroti Kinerja dan Kepatuhan
BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menilai efektivitas program pemerintah daerah. Pemeriksaan ini juga mengukur efisiensi penggunaan anggaran serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Melalui pemeriksaan tersebut, BPK menyusun temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh masing-masing Penyelenggara Negara. Karena itu, LHP tidak hanya berisi catatan administratif, tetapi juga memuat arah perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Mochammad Suharyanto menegaskan bahwa BPK menjalankan pemeriksaan secara profesional dan independen. Ia menyebut seluruh proses pemeriksaan mengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.
Oleh sebab itu, BPK mendorong pemerintah daerah menjadikan LHP sebagai rujukan utama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Selain meningkatkan akuntabilitas, langkah tersebut juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Gubernur Kaltim Tekankan Fungsi Strategis LHP
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Ia menilai BPK telah menjalankan tugas secara objektif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Menurut Gubernur LHP memiliki nilai strategis bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Ia menekankan bahwa laporan tersebut tidak sekadar memenuhi kewajiban formal.
“LHP ini menjadi instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Selain itu, laporan ini membantu meningkatkan kinerja serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Harum.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja memberi gambaran nyata tentang capaian program pemerintah. Sementara itu, pemeriksaan kepatuhan menunjukkan sejauh mana perangkat daerah menjalankan aturan yang berlaku.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengevaluasi program yang belum optimal dan memperbaikinya secara terukur.
Pemprov Kaltim Tegaskan Komitmen Tindak Lanjut
Rudy Mas’ud menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Ia meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dan tepat dalam melaksanakan perbaikan.
Menurutnya, tindak lanjut rekomendasi BPK berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, langkah tersebut juga memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah.
Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran birokrasi menjadikan LHP sebagai pedoman kerja. Ia menekankan pentingnya budaya kerja yang taat aturan dan berorientasi hasil.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Dengan begitu, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan mendukung agenda pembangunan Kalimantan Timur, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
LHP Perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyerahan LHP Semester II Tahun 2025 menjadi penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat bersinergi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Di sisi lain, BPK akan terus memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan tindak lanjut dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Melalui mekanisme ini, BPK ingin memastikan setiap rekomendasi benar-benar menghasilkan perbaikan nyata. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Peningkatan akuntabilitas keuangan diharapkan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Selain itu, pengelolaan anggaran yang baik akan memperkuat fondasi pembangunan daerah.
Dengan penyerahan LHP ini, Kalimantan Timur diharapkan terus meningkatkan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya tetap sama, yakni mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
(Redaksi)













