Samarinda, Locerita.co — Keluhan warga terkait pelayanan air bersih masih menjadi isu yang dominan diterima DPRD Kota Samarinda. Meskipun ketersediaan air baku relatif mencukupi, distribusi yang tidak merata dan kualitas layanan yang belum optimal membuat masyarakat di sejumlah wilayah kesulitan mendapatkan akses air bersih.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, mengungkapkan bahwa permasalahan ini bukan hal baru, namun terus berulang akibat lambatnya peningkatan infrastruktur pendukung dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam).
“Kami paling sering menerima keluhan pelayanan air bersih dari warga. Memang kenyataannya, anggaran masih terbatas dan jaringan belum menjangkau seluruh kota,” ujar Elnatan kepada awak media.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketersediaan air, melainkan pada jaringan pipa yang belum terbangun secara merata di seluruh kawasan pemukiman.
“Jaringan pipa sekunder Perumdam masih belum banyak menjangkau kawasan padat penduduk seperti Palaran dan Loa Janan Ilir,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Perumdam hanya mampu melayani rumah tangga dalam radius tertentu dari jaringan pipa utama. Di luar jangkauan tersebut, tekanan air menjadi lemah atau bahkan tidak mengalir sama sekali.
“Kalau jaringan pipanya belum masuk, maka air tidak akan sampai ke rumah warga. Akhirnya, mereka terpaksa beli air dari swasta atau membuat sumur bor sendiri,” jelas Elnatan.
Masalah ini, lanjut dia, harus diselesaikan secara sistematis melalui perencanaan anggaran yang lebih berpihak pada infrastruktur dasar, khususnya pengembangan jaringan distribusi air bersih.
“Kita perlu dorongan dari pemerintah kota untuk memberi perhatian lebih besar terhadap anggaran pembangunan jaringan air bersih. Ini soal kebutuhan dasar,” tegasnya.
Elnatan juga mendorong Perumdam agar menyusun peta distribusi prioritas berdasarkan wilayah yang paling terdampak dan belum terlayani.
“Perlu roadmap yang jelas. Mana daerah yang belum tersentuh, itu yang harus jadi prioritas pembangunan,” katanya.
Selain infrastruktur, ia juga menekankan perlunya transparansi dari Perumdam dalam menyampaikan keterbatasan yang dihadapi kepada masyarakat.
“Kita ingin ada komunikasi terbuka antara penyedia layanan dan masyarakat. Jangan sampai warga dibiarkan mencari solusi sendiri tanpa ada arah kebijakan yang jelas,” tambahnya.
DPRD berkomitmen untuk terus mengawal persoalan air bersih ini hingga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Air bersih adalah hak dasar. Tidak boleh jadi barang mahal atau mewah bagi warga Samarinda,” pungkas Elnatan.
(Redaksi)
