Aksi ini bertujuan menentang rencana penutupan jalur pelayaran di bawah Jembatan Kembar Samarinda, yang diusulkan oleh kelompok Barisan Oposisi Rakyat Nasional Elaborasi Organisasi Kalimantan Timur (BORNEO KALTIM).
Sekretaris DPD Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Kalimantan Timur, Hasrun Jaya, menilai penutupan jalur pelayaran akan berdampak buruk bagi perekonomian daerah.
“Penutupan jalur ini akan mengganggu distribusi barang, menaikkan biaya logistik, dan merugikan sektor industri, baik hulu maupun hilir,” ujar Hasrun.
Menurut Hasrun, sektor hulu seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sangat bergantung pada jalur sungai untuk mendistribusikan hasil produksinya. “Jika jalur pelayaran ditutup, biaya operasional akan meningkat, dan daya saing industri kita akan melemah,” tambahnya.
Tak hanya industri besar, penutupan ini juga akan mempengaruhi ribuan pekerja yang bergantung pada aktivitas pelabuhan. “Para pekerja bongkar muat, sopir angkutan, dan pedagang kecil akan sangat terdampak,” kata Hasrun, menegaskan pentingnya jalur pelayaran bagi ekonomi masyarakat sekitar.
Hasrun mengusulkan agar pemerintah mencari solusi lain yang tidak merugikan banyak pihak.
“Kami tidak menolak upaya peningkatan keselamatan, namun menutup jalur pelayaran bukanlah jawaban,” tegasnya.
Aksi protes ini mencerminkan keprihatinan masyarakat Samarinda terkait dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh penutupan jalur pelayaran. Kini, harapan publik terfokus pada solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara keselamatan dan perekonomian daerah.
(Redaksi)
