LOCERITA CO, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi guncangan fiskal serius. Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 71 persen membuat keuangan daerah berada di titik rawan, memaksa seluruh struktur pemerintahan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menyebut kondisi ini bukan sekadar soal angka, melainkan ancaman nyata terhadap kelangsungan pembangunan di Bumi Etam.
“Pemotongan hampir 71 persen ini jelas akan berpengaruh besar terhadap kekuatan fiskal daerah kita,” ujar Hasanuddin, atau yang akrab disapa Hamas, Senin (20/10/2025).
Dampak terbesar dari kebijakan ini adalah kemungkinan dibukanya kembali APBD 2026 yang telah disahkan pada 8 September lalu. DPRD bersama Pemprov Kaltim menilai, revisi perlu dilakukan agar program-program prioritas tidak lumpuh di tengah keterbatasan anggaran.
“Fokus kami tetap pada sektor strategis seperti infrastruktur dan pelayanan publik. Semua akan dievaluasi, termasuk program besar yang menyentuh masyarakat langsung,” tegas Hamas.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bentuk reformasi darurat anggaran, di mana efisiensi dan ketepatan sasaran menjadi kunci utama.
Data menunjukkan, potensi anggaran Kaltim tahun depan hanya berkisar antara Rp13 hingga Rp15 triliun, turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp20 triliun.
Pemangkasan ini otomatis mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam menanggung program-program strategis seperti JosPol (Jaminan Sosial Politik) dan GratisPol (Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis) yang sebelumnya menjadi unggulan pemerintah provinsi.
“Program-program tersebut akan direview ulang, harus realistis sesuai kemampuan keuangan daerah,” tambah Hamas.
Untuk merespons krisis ini, DPRD Kaltim dan jajaran eksekutif berencana menggelar rapat khusus bersama Gubernur, bupati, dan wali kota se-Kaltim.
Langkah tersebut diambil sambil menunggu hasil asistensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menentukan arah kebijakan penyesuaian anggaran.
Hasil pendampingan itu nantinya akan menjadi acuan bagi DPRD dalam merumuskan langkah strategis lanjutan agar program pembangunan tidak terhenti total.
Hamas menegaskan, kondisi ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk menata ulang arah fiskal.
Menurutnya, Kaltim perlu berani memangkas program yang tidak produktif dan memusatkan sumber daya pada bidang yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Ini ujian bagi kemandirian fiskal kita. Kita harus cerdas, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
(Redaksi)
