LOCERITA.CO- Junaidi resmi diangkat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk periode 2024-2029.
Penetapan ini diumumkan melalui Surat Pengesahan dari DPP PDI Perjuangan, yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, dengan nomor 6977/IN/DPP/X/2024.
Setelah penetapan ini, Junaidi menyatakan harapannya agar amanah yang diberikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kukar.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Sebagai sosok yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik, Junaidi dikenal luas. Karirnya dimulai dari aktivisme di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) semasa kuliah. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua KNPI Kukar , di mana ia aktif menjalin hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, terutama pemuda.
Sebelum bergabung dengan PDI Perjuangan, Junaidi adalah politisi dari Partai Golkar dan pernah duduk sebagai Anggota DPRD Kukar.
Setelah mengambil jeda dalam karir politiknya, Junaidi bergabung ke Partai Berlambang Banteng PDI Perjuangan, di PDI Perjuangan kemudian langsung mendapatkan posisi kunci sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kutai Kartanegara. Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Politisi muda ini terpilih sebagai Anggota Legislatif di Daerah Pemilihan I Kota Tenggarong.
Dalam menghadapi tugasnya sebagai Ketua DPRD Kukar, Junaidi berencana untuk segera mengadakan rapat paripurna guna menetapkan pimpinan, termasuk Ketua dan Wakil Ketua I hingga III. Setelah pelantikan, DPRD Kukar akan menyusun aturan internal seperti tata tertib dan kode etik serta mengesahkan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Soliditas tim adalah kunci. Kami bertekad untuk memastikan kepentingan rakyat sesuai dengan amanat partai,” tegasnya.
Keberhasilan Junaidi sebagai Ketua DPRD Kukar diharapkan membawa angin segar bagi pembangunan daerah. Dengan kepemimpinannya, DPRD Kukar diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dan produktif, serta mengedepankan kebijakan strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
(Redaksi)
