LOCERITA.CO – Koalisi untuk Kodifikasi UU Pemilu menolak keras rencana pilkada tidak langsung. Mereka menegaskan wacana tersebut mengancam ruang demokrasi daerah.
Penolakan muncul setelah Presiden Prabowo Subianto membahas mekanisme itu dalam beberapa forum.
Komentar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia semakin memperkuat wacana tersebut di ruang publik. Pemerintah beralasan bahwa pilkada langsung menyebabkan biaya politik meningkat tajam. Koalisi menilai alasan itu tidak relevan dengan kondisi tata kelola pemilu yang bermasalah. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana tersebut demi menjaga kedaulatan publik.
Elite Politik Dinilai Kurang Peka pada Situasi Publik
Peneliti Perludem Haykal menyoroti waktu kemunculan wacana itu. Menurutnya, masyarakat sedang menghadapi tekanan berat akibat bencana di berbagai daerah. Warga membutuhkan dukungan negara untuk menangani situasi darurat.
Elite politik justru mendiskusikan perubahan mekanisme politik yang tidak mendesak.
Haykal menilai sikap tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kebutuhan rakyat berfokus pada kepastian perlindungan dan layanan cepat.
Karena itu, Haykal menyebut wacana itu menunjukkan kurangnya empati terhadap publik.
Peralihan Pembahasan ke Akar Persoalan Biaya Politik
Setelah bicara kondisi publik, Haykal menjelaskan alasan biaya politik.Menurutnya, sumber permasalahan bukan pada mekanisme pilkada langsung. Masalah utama terletak pada tata kelola pemilu yang belum dibenahi serius.
Para aktor politik menghabiskan biaya besar untuk kampanye tanpa batas jelas.
Praktik politik uang memperburuk situasi itu dari waktu ke waktu. Banyak partai gagal mengatur kadernya secara transparan dan profesional.
Politik Uang Tetap Menjadi Akar Krisis Demokrasi
Beragam riset menunjukkan politik uang menyentuh sekitar sepertiga pemilih pada Pemilu 2014. Angkanya berpotensi meningkat pada Pemilu 2019, Pemilu 2024, dan Pilkada 2024.
Fenomena itu membuktikan politik uang merusak integritas kontestasi nasional.
Kondisi tersebut melahirkan kompetisi yang tidak sehat dan penuh tekanan finansial.
Karena itu, Haykal menegaskan perlunya negara mengatasi praktik tersebut dengan tegas.
Biaya Kandidasi Membengkak dan Menjerat Banyak Calon
Biaya kandidasi menjadi faktor lain yang memperberat proses pencalonan kepala daerah. Bakal calon harus memenuhi tuntutan partai sejak tahap paling awal. Mahar politik masih terjadi dan menekan banyak tokoh potensial.
Survei elektabilitas menambah beban biaya yang tidak kecil.Belanja komunikasi politik juga melibatkan struktur jaringan yang luas.
Pendanaan itu sering berlangsung tanpa transparansi sehingga membuka peluang transaksi. Calon akhirnya bergantung pada pemodal yang mengincar akses kekuasaan.
Pilkada Langsung Tidak Menjadi Sumber Biaya Tinggi
Haykal menilai biaya tinggi tidak disebabkan mekanisme langsung. Beban muncul dari proses pencalonan yang penuh transaksi. Karena itu, menghapus pilkada langsung tidak akan menyelesaikan persoalan.
Jika logika biaya digunakan, pemilu tingkat lain juga berpeluang dihapus. Koalisi menilai tindakan tersebut berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. Mekanisme langsung justru menjadi pelindung bagi partisipasi publik.
Sejarah Menunjukkan Masalah Serupa Pernah Terjadi
Wacana penghapusan pilkada langsung bukan hal baru di Indonesia. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, DPR pernah mengesahkan kebijakan serupa. Kebijakan itu memicu konflik politik dan penolakan publik.
SBY menganggap perubahan tersebut sebagai langkah mundur.
Ia menyebut keputusan itu membuka ruang transaksi tertutup dalam DPRD. Selain itu, kebijakan tersebut mengurangi hak rakyat memilih pemimpin daerah.
Pilkada Langsung Mendorong Regenerasi Kepemimpinan
Proses pilkada langsung menghasilkan banyak pemimpin daerah berkualitas. Beberapa di antaranya kemudian memasuki gelanggang politik nasional. Sistem tersebut memberi ruang bagi tokoh lokal untuk berkembang.
Kompetisi terbuka menjadi dasar untuk regenerasi kepemimpinan yang sehat.
Jika mekanisme itu dihapus, rantai regenerasi akan terganggu. Haykal menilai perubahan itu berpotensi memunculkan nepotisme.
Risiko otoritarianisme lokal juga meningkat jika DPRD memegang seluruh kendali.
Arah Perbaikan Harus Tertuju pada Tata Kelola Pemilu
Haykal mendorong pemerintah fokus memperbaiki tata aturan kepemiluan.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat aturan dana kampanye secara menyeluruh.
Kedua, penegakan hukum pemilu harus dilakukan tanpa kompromi.
Ketiga, audit dana kampanye perlu dilakukan dengan standar lebih ketat. Keempat, publik harus mendapatkan akses terhadap informasi pendanaan politik. Kelima, partai politik wajib memperbaiki sistem kaderisasi agar lebih terbuka. Menurut Haykal, langkah-langkah itu menyelesaikan akar persoalan politik uang.
Koalisi Sipil Mengeluarkan Peringatan
Koalisi sipil menilai mekanisme pilkada lewat DPRD bertentangan dengan prinsip konstitusional. Wacana itu mereduksi kedaulatan rakyat yang dilindungi aturan dasar negara.
Ruang transaksi politik dalam DPRD juga semakin sulit diawasi publik. Karena itu, koalisi meminta pemerintah menghentikan diskusi mengenai wacana tersebut.
Mereka menegaskan demokrasi daerah akan terganggu bila usulan itu terus dibahas.
Kelompok itu menutup pernyataan dengan ajakan menjaga mekanisme demokrasi langsung.
(Redaksi)
