LOCERITA CO, Samarinda – Suasana Kamis sore (23/10/2025) di D’Baggios Cafe terasa berbeda. Bukan sekadar nongkrong santai, tapi menjadi ajang serius membicarakan masa depan demokrasi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur menggelar diskusi publik bertajuk “Penguatan Demokrasi: Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu 2029.”
Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, membuka forum dengan pesan kuat: demokrasi tidak bisa dibiarkan berjalan otomatis. Ia menegaskan, masyarakat harus ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi, bukan hanya datang ke TPS lalu lupa segalanya. “Pemilu itu bukan akhir, tapi awal. Kalau masyarakat pasif, ruang demokrasi bisa diserobot oleh kekuasaan,” ujarnya.
Menurut Hari, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 menjadi cermin penting untuk berbenah. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi hingga sengketa hasil pemilu menunjukkan bahwa sistem masih punya celah. “Dari pengalaman itu, kami belajar bahwa pengawasan tidak boleh hanya teknis, tapi juga menyentuh sisi substansial – yaitu menjaga agar pemilu tetap jujur dan berintegritas,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa Bawaslu hanya bekerja saat musim pemilu tiba. Menurutnya, pengawasan berlangsung setiap saat, terutama dalam menghadapi pelanggaran dan tekanan politik yang terus muncul.
“Kami bukan sekadar penjaga kotak suara. Kami juga berhadapan langsung dengan dinamika politik dan upaya memengaruhi pemilih,” tegasnya.
Diskusi tersebut juga diwarnai pandangan tajam dari kalangan akademisi dan aktivis. Romo Roedy Haryo Wiyono, pegiat budaya dan demokrasi Kaltim, menyoroti bayang-bayang oligarki yang masih menguasai kebijakan di daerah.
“Kaltim kaya sumber daya, tapi rakyatnya sering hanya jadi penonton. Demokrasi tanpa kedaulatan rakyat hanyalah dekorasi,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi UIN-SI Samarinda, Anshar, menekankan pentingnya membangun koalisi pengawas demokrasi yang solid. Ia menilai Bawaslu tak bisa berdiri sendiri.
“Kalau masyarakat sipil ikut bergerak, kita bisa lawan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih masif,” tuturnya.
Nada kritis juga datang dari Herdiansyah Hamzah, akademisi Unmul yang akrab disapa Bang Castro. Ia menilai demokrasi Indonesia masih dibayang-bayangi kekuatan oligarki dan kecenderungan otoritarian.
“Jangan biarkan demokrasi dikooptasi. Bawaslu harus menggandeng masyarakat sipil untuk menjaga agar kekuasaan tetap berpihak pada rakyat,” katanya lantang.
Hari Dermanto menanggapi berbagai pandangan itu dengan optimisme. Ia menyebut, kolaborasi antara Bawaslu, akademisi, dan masyarakat sipil harus menjadi gerakan permanen, bukan sekadar acara seremonial.
“Bawaslu adalah bagian dari cita-cita masyarakat sipil. Kami ingin demokrasi hidup, bukan sekadar ritual lima tahunan,” ujarnya.
Sebagai bentuk nyata, Bawaslu Kaltim kini memperluas kanal partisipasi publik melalui platform digital—mulai dari situs resmi hingga media sosial seperti Instagram dan YouTube. Melalui kanal itu, masyarakat bisa melapor, memberi masukan, atau ikut mengawasi proses pemilu.
“Kalau ruang publik semakin sempit, potensi penyimpangan kekuasaan justru membesar,” tutup Hari. “Itulah kenapa demokrasi harus dijaga bersama. Karena kalau rakyat diam, suara keadilan perlahan bisa hilang.”
(Redaksi)
