LOCERITA.CO – Pemerintah Kota Samarinda mencatat lonjakan signifikan dalam kinerja keuangan daerah pada tahun anggaran 2025. Hingga pertengahan Desember, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda telah menembus Rp1,05 triliun. Capaian ini tidak hanya melampaui target antara, tetapi juga menempatkan Samarinda sebagai salah satu daerah dengan performa fiskal terbaik di Indonesia.
Realisasi PAD tersebut mencerminkan pertumbuhan tajam dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada 2021, PAD Samarinda masih berada di kisaran Rp600 miliar. Kenaikan hingga lebih dari Rp400 miliar menunjukkan adanya perbaikan fundamental dalam tata kelola pendapatan daerah, sekaligus peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Capaian ini memperkuat posisi Samarinda sebagai kota dengan kemampuan fiskal yang semakin mandiri, seiring berkurangnya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Kinerja Fiskal Samarinda Melampaui Rata Rata Nasional
Lonjakan PAD tersebut berdampak langsung pada rapor fiskal Pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan evaluasi internal, kinerja fiskal Samarinda tercatat berada jauh di atas rata-rata nasional. Jika secara umum kinerja fiskal daerah di Indonesia berada di kisaran 76 persen, Samarinda mampu melampaui angka tersebut secara signifikan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Cahya Ernawan, menyebut capaian ini tidak terjadi secara instan. Pemerintah kota, kata dia, menjalankan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan secara konsisten, disertai dengan pembenahan sistem administrasi dan pengawasan.
“Realisasi PAD sampai pertengahan Desember sudah mencapai Rp1,05 triliun. Dengan sisa waktu yang ada, kami optimistis realisasi bisa terus bergerak mendekati target akhir tahun sebesar Rp1,2 triliun,” ujar Cahya.
Ia menjelaskan, Pemkot Samarinda melakukan digitalisasi sistem pemungutan pajak, memperkuat basis data wajib pajak, serta meningkatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Langkah-langkah tersebut mendorong efektivitas pemungutan sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.
Pajak Daerah Jadi Tulang Punggung Pendapatan
Struktur PAD Samarinda pada 2025 masih didominasi oleh sektor pajak daerah. Sejumlah jenis pajak mencatatkan kinerja di atas ekspektasi dan menjadi penopang utama kenaikan PAD.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatat realisasi di atas 100 persen dari target yang ditetapkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan kemudahan pembayaran dan intensifikasi sosialisasi yang dilakukan Pemkot Samarinda.
Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menunjukkan kontribusi signifikan. Kebijakan insentif berupa pengurangan tarif sebesar 40 hingga 50 persen terbukti efektif mendorong masyarakat untuk mengurus administrasi pertanahan secara legal dan tepat waktu.
Sektor lain-lain PAD yang sah bahkan melampaui target dengan realisasi mencapai 110,89 persen. Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan non-pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah, termasuk kontribusi dari badan usaha milik daerah (BUMD), mencatatkan realisasi sebesar 97,76 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan kinerja BUMD dalam menyumbang pendapatan bagi kas daerah.
Dampak Langsung terhadap Pembangunan Kota
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa peningkatan PAD bukan sekadar capaian administratif, melainkan memiliki dampak langsung terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, kenaikan PAD memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas tanpa harus bergantung penuh pada bantuan pusat.
Pemkot Samarinda mengalokasikan peningkatan pendapatan tersebut untuk berbagai proyek strategis. Program penanggulangan banjir menjadi salah satu prioritas utama, mengingat persoalan banjir masih menjadi tantangan besar di Kota Tepian. Selain itu, dana PAD juga mendukung revitalisasi pasar tradisional, pembangunan dan perbaikan trotoar, serta penataan kawasan perkotaan.
Program pemberdayaan masyarakat melalui skema Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) juga mendapat dukungan pendanaan yang lebih kuat. Program ini memungkinkan pembangunan berbasis kebutuhan warga di tingkat kelurahan, sehingga dampak fiskal dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Hasil ini adalah buah dari manajemen pembangunan yang terintegrasi. Dukungan masyarakat yang taat pajak menjadi faktor kunci keberhasilan. Pemerintah berkomitmen mengembalikan setiap rupiah yang terkumpul dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” ujar Andi Harun.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Menurutnya, keberlanjutan kinerja fiskal sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan integritas aparatur.
Tantangan dan Agenda Ke Depan
Meski mencatat kinerja fiskal yang impresif, Pemkot Samarinda masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas pendapatan di tengah dinamika ekonomi nasional dan regional. Fluktuasi sektor properti, perubahan kebijakan fiskal pusat, serta kondisi ekonomi global berpotensi memengaruhi penerimaan daerah.
Untuk itu, Pemkot Samarinda berupaya memperluas basis pajak dan mengembangkan sumber-sumber PAD baru yang berkelanjutan. Optimalisasi aset daerah, penguatan kinerja BUMD, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi agenda utama dalam menjaga momentum pertumbuhan PAD.
Dengan realisasi PAD yang telah menembus Rp1 triliun dan rapor fiskal yang nyaris sempurna, Samarinda kini berada pada posisi strategis untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah kota menargetkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil, demi meningkatkan kualitas hidup warga Kota Tepian secara berkelanjutan.
(Redaksi)
