LOCERITA.CO – Pemerintah Kota Samarinda mempercepat pendataan pegawai untuk mendukung program parkir berlangganan. Hingga pertengahan Oktober 2026, lebih dari 700 pegawai belum masuk dalam pendataan. Sebagian besar berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri meminta perangkat daerah memperkuat koordinasi agar proses pendataan segera tuntas. Ia juga mendorong sosialisasi yang lebih intensif kepada tenaga pendidik supaya mereka memahami mekanisme dan tujuan program tersebut.
Menurut Saefuddin, jumlah pegawai yang belum tercatat menunjukkan perlunya pendekatan khusus, terutama kepada lingkungan Disdikbud. Pemerintah ingin memastikan seluruh pegawai yang menjadi sasaran awal memperoleh informasi yang jelas.
“Jumlah pegawai yang belum tercatat masih cukup besar, dan sebagian besar berasal dari Disdikbud. Karena itu, kami mendorong koordinasi dengan Dishub agar sosialisasi kepada tenaga pendidik berjalan lebih efektif,” ujar Saefuddin.
Parkir Berlangganan Samarinda Fokus pada Pendataan ASN
Pendataan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu tahapan penting dalam persiapan program parkir berlangganan Samarinda. Pemerintah ingin melibatkan pegawai sebagai kelompok awal sebelum memperluas sosialisasi kepada masyarakat.
Saefuddin meminta Disdikbud bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk mengadakan pertemuan daring bersama tenaga pendidik. Melalui cara tersebut, pemerintah berharap dapat menjangkau lebih banyak pegawai dalam waktu relatif singkat.
Selain mempercepat pengumpulan data, sosialisasi juga bertujuan menjelaskan prosedur kepesertaan dan penerapan program. Dengan pemahaman yang memadai, pegawai diharapkan mampu mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah juga menilai keterlibatan ASN dapat membantu memperkenalkan program kepada masyarakat. Pengalaman pegawai dalam menggunakan layanan diharapkan memberikan gambaran praktis mengenai pelaksanaan parkir berlangganan.
Dishub Samarinda Telah Menghimpun Data Perangkat Daerah
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima rekapitulasi data pegawai dari organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap dinas sebelumnya telah diminta mengumpulkan data sebagai bagian dari persiapan program.
Manalu menerangkan, proses penghimpunan data tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah. Namun, pemerintah masih perlu menindaklanjuti jumlah pegawai yang belum masuk dalam pendataan.
“Dishub sudah menghimpun rekapitulasi dari perangkat daerah. Meski begitu, kami masih perlu memastikan kelengkapan data agar seluruh pegawai yang menjadi sasaran program dapat teridentifikasi dengan baik,” jelas Manalu.
Menurut Manalu, keterlibatan pegawai tidak sebatas memenuhi kebutuhan administrasi. Pemerintah juga ingin menjadikan ASN sebagai contoh bagi masyarakat dalam mengenal sistem parkir berlangganan.
Ia menilai pengalaman langsung dapat membantu seseorang memahami manfaat suatu layanan. Karena itu, pegawai perlu mengenal mekanisme program sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Pengenalan program akan lebih meyakinkan apabila pegawai memahami dan mengalami sendiri penerapannya. Dengan begitu, mereka dapat menjelaskan mekanisme serta manfaatnya berdasarkan pengalaman,” jelas Manalu.
Disdikbud dan Dishub Diminta Perkuat Sosialisasi
Disdikbud menjadi salah satu fokus pemerintah karena mayoritas pegawai yang belum masuk pendataan berasal dari lingkungan tersebut. Oleh sebab itu, Saefuddin mendorong kedua instansi mengatur langkah sosialisasi yang lebih terarah.
Pertemuan daring menjadi salah satu pilihan untuk menjangkau tenaga pendidik, baik yang bertugas di sekolah maupun di lingkungan dinas. Pemerintah berharap cara ini memudahkan penyampaian informasi sekaligus mempercepat koordinasi.
Agenda Pemerintah Kota Samarinda pada Jumat, 16 Oktober 2026, juga mencantumkan kegiatan sosialisasi parkir berlangganan dan pengisian data pegawai bersama Kepala Dishub. Kegiatan tersebut menyasar ASN Disdikbud.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa materi sosialisasi menjelaskan prosedur dan ketentuan program secara konsisten. Informasi yang jelas akan membantu pegawai memahami tanggung jawab mereka sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman.
ASN dan PPPK Paruh Waktu Diharapkan Berpartisipasi
Saefuddin juga menekankan pentingnya keterlibatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Menurut arah kebijakan yang disampaikannya, partisipasi berbagai kelompok pegawai dapat memperlihatkan penerapan program di lingkungan pemerintahan.
Pemerintah berharap ASN tidak hanya mengetahui program melalui sosialisasi, tetapi juga memahami penerapannya secara langsung. Dengan demikian, mereka dapat membantu menjelaskan informasi kepada masyarakat secara tepat.
Meski demikian, pemerintah perlu membedakan status pendataan dari status kepesertaan. Pegawai yang belum masuk dalam rekapitulasi belum tentu menolak program. Sebaliknya, data yang telah terkumpul juga belum otomatis membuktikan bahwa setiap pegawai telah mengikuti layanan.
Karena itu, Dishub dan Disdikbud perlu memeriksa kelengkapan data serta memperbaruinya setelah kegiatan sosialisasi. Langkah tersebut akan membantu pemerintah mengetahui perkembangan secara lebih akurat.
Pemkot Samarinda Dorong Penyelesaian Pendataan
Lebih dari 700 pegawai yang belum masuk pendataan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Samarinda dalam mempersiapkan program parkir berlangganan. Koordinasi antardinas diperlukan agar pemerintah dapat menuntaskan persoalan administratif sekaligus meningkatkan pemahaman pegawai.
Selanjutnya, pemerintah perlu mengevaluasi hasil sosialisasi dan memeriksa perkembangan pendataan. Data yang lebih lengkap dapat membantu setiap perangkat daerah menentukan langkah lanjutan sesuai kondisi masing-masing.
Hingga bahan berita ini disusun, belum tersedia angka terbaru yang memastikan jumlah pegawai yang telah menyelesaikan pendataan setelah kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, perkembangan program masih perlu mengikuti hasil pemutakhiran data dari Dishub dan Disdikbud.
Penyelesaian pendataan menjadi salah satu langkah penting sebelum pemerintah memperluas sosialisasi parkir berlangganan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai mekanisme, biaya, dan ketentuan layanan tersedia secara jelas agar masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut.
REDAKSI |













