Scroll untuk baca artikel
DAERAH

Pedagang Mall Lembuswana Minta Audiensi dengan Gubernur Kaltim soal Kontrak dan Tarif Sewa

494
×

Pedagang Mall Lembuswana Minta Audiensi dengan Gubernur Kaltim soal Kontrak dan Tarif Sewa

Sebarkan artikel ini

LOCERITA.CO – Asosiasi Pedagang Mall Lembuswana Samarinda meminta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud membuka ruang dialog untuk membahas kepastian kontrak, tarif sewa, dan keberlanjutan usaha setelah pengelolaan pusat perbelanjaan itu beralih kepada BUMD milik Pemprov Kaltim.

Ketua Asosiasi Pedagang Mall Lembuswana Samarinda, Harlan Kusasi, mengatakan asosiasi mewakili 40 anggota yang menguasai sekitar 70 persen area usaha di mal tersebut. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi pedagang yang telah menanamkan modal dan menjalankan usaha selama bertahun-tahun.

Permintaan audiensi itu mengemuka setelah kerja sama pengelolaan Mal Lembuswana dengan PT Cipta Sumina Indah Satresna (CSIS) berakhir pada 26 Juli 2026. Sejak Agustus 2026, PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KTMBS) mengambil alih pengelolaan mal tersebut.

Harlan menegaskan, para pedagang tidak bermaksud menentang kebijakan pemerintah daerah. Mereka ingin memperoleh kejelasan mengenai aturan sewa yang berlaku sekaligus kesempatan menyampaikan persoalan secara langsung kepada gubernur.

“Kami tidak ingin berseberangan dengan pemerintah. Kami hanya ingin duduk bersama, menyampaikan persoalan yang dihadapi, dan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak,” ujar Harlan saat ditemui bersama sejumlah pemilik usaha di kompleks Mall Lembuswana, Sabtu (24/10/2026).

Pedagang Mall Lembuswana Pertanyakan Kepastian Kontrak

Peralihan pengelolaan memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan pemilik usaha, terutama mengenai masa kontrak dan mekanisme perpanjangan sewa. Harlan menyebut sejumlah pedagang telah menerima penawaran kontrak dari manajemen baru dengan jangka waktu dua hingga lima tahun.

Namun, asosiasi masih membutuhkan penjelasan mengenai ketentuan yang berlaku dan perlakuan terhadap pedagang lama. Mereka ingin memastikan perubahan pengelola tidak mengabaikan keberlangsungan usaha serta investasi yang sudah mereka keluarkan.

Menurut Harlan, kepastian kontrak menjadi dasar bagi pedagang untuk merencanakan kegiatan usaha dalam jangka panjang. Tanpa kejelasan tersebut, pemilik usaha akan kesulitan menghitung kebutuhan modal, biaya operasional, dan potensi pengembalian investasi.

Karena itu, asosiasi berharap manajemen baru membuka komunikasi yang jelas mengenai proses perpanjangan sewa. Mereka juga menginginkan ketentuan yang transparan agar pedagang dapat memahami hak dan kewajibannya.

Tarif Sewa dan Biaya Renovasi Jadi Perhatian

Selain kontrak, tarif sewa menjadi persoalan lain yang ingin dibahas dalam audiensi dengan Gubernur Kaltim. Harlan menilai pengelola perlu mempertimbangkan kemampuan finansial pedagang sebelum menetapkan biaya yang harus mereka tanggung.

Menurutnya, nilai sewa perlu memperhitungkan kondisi usaha di lapangan. Tingkat kunjungan pengunjung, omzet penjualan, dan biaya operasional menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kemampuan pedagang memenuhi kewajibannya.

Di sisi lain, kebutuhan renovasi juga menambah beban pengeluaran bagi sebagian pemilik usaha. Kondisi tersebut mendorong asosiasi meminta keringanan atau relaksasi tarif agar pedagang tetap memiliki kesempatan mempertahankan usahanya.

“Kami berharap ada keringanan dan relaksasi. Pemerintah perlu melihat kondisi pedagang secara langsung, bukan hanya nilai sewa di atas kertas. Kami ingin tetap bertahan dan menjalankan usaha,” kata Harlan.

Asosiasi juga meminta kejelasan mengenai hak atas tempat usaha, termasuk persoalan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Bagi pedagang, kepastian aspek tersebut penting untuk menyusun rencana usaha dan memperhitungkan pengembalian modal dalam jangka panjang.

Asosiasi Siap Bantu Tingkatkan Okupansi Mal

Sekretaris Asosiasi Pedagang Mall Lembuswana, Edwin Sentosa, menambahkan bahwa persoalan pedagang juga mencakup kondisi fasilitas, sarana, dan prasarana. Ia berharap pemerintah daerah dan manajemen KTMBS memberi perhatian terhadap kebutuhan perbaikan agar mal kembali menarik bagi masyarakat.

Edwin mengatakan, pedagang ingin berkontribusi dalam pengembangan pusat perbelanjaan tersebut. Mereka siap membantu meningkatkan pemasaran dan tingkat keterisian tenant atau okupansi, selama pengelola memberikan kepastian kebijakan dan membuka ruang kerja sama.

“Kami berharap ada perbaikan fasilitas. Karena itu, kami ingin bertemu langsung dengan Gubernur untuk menyampaikan keluhan dan kendala yang selama ini dihadapi,” kata Edwin.

Ia menilai keberlangsungan usaha pedagang dan peningkatan kinerja pengelolaan mal dapat berjalan beriringan. Komunikasi yang terbuka dinilai penting agar pemerintah memahami kebutuhan pelaku usaha sekaligus menyusun strategi pengembangan yang realistis.

Edwin juga berharap pengembangan Mal Lembuswana mampu meningkatkan aktivitas perdagangan dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, asosiasi menilai upaya tersebut membutuhkan kepastian hubungan kerja sama antara pengelola dan para pemilik usaha.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *