LOCERITA.CO – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur, Viktor Yuan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Ia juga meminta pemerintah menegakkan hukum secara adil dengan membedakan praktik perladangan tradisional masyarakat adat dari pembukaan lahan oleh korporasi.
Viktor menilai penanganan karhutla Kalimantan Timur dan wilayah lain di Indonesia perlu menggabungkan perlindungan lingkungan, pengakuan terhadap kearifan lokal, serta penindakan terhadap pelanggaran. Menurutnya, kebijakan yang hanya menekankan larangan membakar lahan berisiko mengabaikan perbedaan konteks dan skala kegiatan masyarakat.
“Jadi, tidak hanya tunggal menolak pembakaran, tapi harus juga dibedakan antara peladang adat dan korporasi, serta menekankan perlindungan wilayah hukum adat,” kata Viktor.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum perlu memeriksa setiap perkara berdasarkan fakta dan tanggung jawab pelakunya. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat kecil tidak otomatis menjadi pihak yang paling mudah disalahkan ketika kebakaran terjadi.
“Jangan hanya menyalahkan rakyat kecil. Harus berkeadilan,” tegasnya.
Viktor Yuan Soroti Penegakan Hukum Karhutla
Viktor meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun penanganan karhutla dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah serta kehidupan masyarakat setempat. Ia juga mendorong dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan warga yang menggantungkan penghidupan pada lahan.
Menurut Viktor, dialog diperlukan agar kebijakan pencegahan kebakaran tidak mengabaikan perlindungan lingkungan maupun hak masyarakat adat. Pemerintah juga perlu menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku agar masyarakat memahami batas kegiatan perladangan tradisional.
Selain itu, ia meminta aparat menangani dugaan kebakaran yang melibatkan perusahaan secara serius. Namun, penilaian terhadap setiap pihak harus tetap mengacu pada bukti dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata pada skala usaha atau identitas pelaku.
Sorotan tersebut menempatkan keadilan dalam penegakan hukum sebagai salah satu isu penting di tengah upaya pengendalian karhutla. Di satu sisi, pemerintah harus mencegah kebakaran meluas. Di sisi lain, penanganan hukum perlu mempertimbangkan unsur pelanggaran, dampak, dan ketentuan yang berlaku.
Aturan Pembakaran Lahan dan Kearifan Lokal
Viktor merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menjelaskan persoalan pembakaran lahan. Ia juga menyebut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 sebagai aturan yang berkaitan dengan mekanisme pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal.
Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, ayat (2) memberikan pengecualian bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan tersebut dengan memperhatikan kearifan lokal.
Penjelasan pasal itu membatasi pembakaran lahan untuk kearifan lokal maksimal dua hektare per kepala keluarga. Lahan tersebut harus digunakan untuk menanam varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar guna mencegah api menjalar ke area sekitarnya.
Viktor menjelaskan bahwa peladang juga perlu memperhatikan mekanisme pemberitahuan kepada pemerintah desa dan kepala adat setempat.
“Di Permen LH Nomor 10 Tahun 2010, itu mengizinkan untuk kearifan lokal maksimal dua hektare per KK, dengan cara sekat bakar. Beritahukan kepada kepala desa, kepala adat setempat,” ujarnya.
Ketentuan tersebut tidak berarti setiap pembakaran lahan otomatis mendapat pengecualian hukum. Penerapannya tetap bergantung pada persyaratan kearifan lokal dan aturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat perlu memahami batasan kegiatan yang diperbolehkan agar upaya mempertahankan tradisi tidak menimbulkan risiko kebakaran yang lebih luas.
DAD Kaltim Minta Pendekatan Restoratif
Selain mendorong penerapan hukum yang berkeadilan, Viktor meminta aparat mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice dalam perkara peladang yang menghadapi proses pidana. Pendekatan ini, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan ketika aparat menangani kasus pembakaran lahan untuk kegiatan perladangan tradisional.
“Ya, tadi harus dibedakan juga masalah kebakaran lahan yang disebabkan oleh korporasi dan orang membakar ladang. Orang membakar ladang yang ditangkap di pidana itu harus restoratif justice,” katanya.
Meski demikian, penerapan keadilan restoratif tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Aparat perlu menilai fakta, unsur tindak pidana, serta persyaratan hukum yang relevan sebelum menentukan penyelesaian perkara.
Viktor juga mendorong penguatan mekanisme penyelesaian masalah di tingkat kampung. Menurutnya, masyarakat adat memiliki mekanisme tersendiri untuk menjaga ketertiban dan hubungan warga dengan wilayah adat.
“Jadi, setiap kampung itu punya mekanismenya sendiri. Jadi memang harus ditindak. Harus diberi sanksi adat, sanksi yang berkeadilan,” ujarnya.
Ia menilai sanksi adat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan sosial. Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan hukum nasional dan hak setiap pihak.
Perlindungan Wilayah Adat dan Ruang Hidup
Viktor mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya merusak tumbuhan dan tutupan lahan. Kebakaran juga dapat mengganggu lingkungan serta ruang hidup masyarakat adat yang bergantung pada kawasan tersebut.
“Bukan hanya terhadap vegetasinya, karena akan berdampak kepada rusaknya lingkungan hidup, rusaknya ruang hidup, kemudian kepentingan masyarakat adat itu sendiri,” ujarnya.
Karena itu, DAD Kaltim mendorong pemerintah memperkuat perlindungan wilayah adat sekaligus menghidupkan kembali hutan adat. Upaya tersebut, menurut Viktor, perlu berjalan bersama pencegahan kebakaran dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Perlindungan wilayah adat juga membutuhkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan demikian, kebijakan lingkungan dapat mempertimbangkan kondisi lapangan tanpa mengabaikan kewajiban mencegah kebakaran.
Viktor Yuan Desak Mobilisasi Bantuan Bencana
Viktor menilai luasnya dampak karhutla membutuhkan dukungan pemerintah yang lebih besar. Karena itu, ia meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional agar penanganan dapat memperoleh dukungan sumber daya dan bantuan bagi masyarakat terdampak.
“Mestinya pemerintah harus menetapkan status bencana ini menjadi status bencana nasional, karena dampaknya ini sudah sangat meluas se-Kalimantan, bahkan di luar Kalimantan pun di mana-mana sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Namun pemerintah pusat belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah saat itu memprioritaskan penanganan di enam provinsi, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Dalam penanganannya, Viktor meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan dasar warga dan petugas di lapangan. Kebutuhan tersebut mencakup masker medis, oksigen, air bersih, serta logistik untuk masyarakat dan relawan yang membantu pemadaman.
“Pemerintah sudah harus turun tangan untuk mobilisasi anggaran, mobilisasi masker medis, oksigen, air bersih, logistik untuk relawan, logistik untuk masyarakat yang juga ikut membantu pemadaman kebakaran yang akhirnya tidak bisa bekerja,” tandasnya.
Desakan DAD Kaltim tersebut mencakup dua persoalan utama, yakni penanganan dampak karhutla dan keadilan dalam penegakan hukum. Sementara itu, penetapan status bencana nasional tetap menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan penilaian terhadap kondisi dan kebutuhan penanganan bencana.
REDAKSI |













