LOCERITA.CO – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim), Viktor Yuan, menegaskan penolakan terhadap alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit yang mengabaikan hak masyarakat adat. Ia meminta pemerintah dan pelaku usaha menghormati wilayah adat serta menindaklanjuti dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkaitan dengan pembukaan perkebunan.
Viktor menilai, perubahan fungsi hutan adat menjadi kebun sawit dapat mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat Dayak. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan kawasan harus memperhatikan status lahan, keberadaan masyarakat adat, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menyoroti indikasi lahan bekas kebakaran yang kemudian ditanami kelapa sawit. Menurut dia, kondisi tersebut perlu ditelusuri secara serius untuk memastikan penyebab kebakaran dan mengetahui apakah terdapat pelanggaran.
Viktor menegaskan, pihak yang terbukti sengaja membakar hutan atau lahan hingga merusak wilayah adat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, penetapan tanggung jawab harus berdasarkan bukti, bukan semata-mata dugaan.
Viktor Yuan Tegaskan Penolakan terhadap Kebun Sawit di Hutan Adat
Viktor menyatakan DAD Kaltim menolak pengalihan fungsi hutan adat menjadi perkebunan sawit apabila prosesnya mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat setempat. Ia meminta pemerintah, pejabat, serta perusahaan tidak mengambil keputusan yang mengesampingkan kepentingan komunitas adat.
“Kalau statusnya hutan adat kemudian dialihkan menjadi lahan sawit, itu tidak boleh dibiarkan. Harus ditolak dengan keras, apalagi kalau keberadaan masyarakat adat di wilayah itu tidak diperhatikan,” kata Viktor.
Menurut dia, hutan adat memiliki arti penting bagi masyarakat Dayak. Selain menopang sumber penghidupan, kawasan tersebut juga berkaitan dengan nilai budaya dan ketentuan adat yang berlaku dalam komunitas setempat.
Karena itu, pemanfaatan lahan tidak cukup hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi. Para pihak juga perlu memperhatikan status kawasan, hak masyarakat adat, serta dampak perubahan fungsi lahan terhadap kehidupan warga.
Viktor menekankan bahwa kepentingan usaha tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidup pada wilayah adat. Ia meminta seluruh pihak menghormati ketentuan adat dan hukum negara dalam setiap kegiatan pemanfaatan lahan.
Dugaan Pembakaran untuk Pembukaan Sawit Perlu Ditelusuri
Selain menolak alih fungsi hutan adat, Viktor meminta penelusuran terhadap indikasi kebakaran yang kemudian diikuti penanaman kelapa sawit. Ia menilai, rangkaian kejadian tersebut perlu diperiksa agar pihak berwenang dapat mengetahui penyebab kebakaran berdasarkan bukti.
“Kalau ada indikasi membakar lahan, kemudian tidak lama setelah itu ditanam pohon sawit, ini persoalan serius. Kami menolak dengan tegas tindakan yang melanggar hukum adat maupun hukum positif,” tegasnya.
Viktor mengingatkan bahwa urutan kejadian saja belum cukup untuk membuktikan siapa yang menyebabkan kebakaran. Pemeriksaan perlu mengungkap penyebab kebakaran, pihak yang terlibat, dan kemungkinan pelanggaran yang terjadi.
Ia menegaskan sikap DAD Kaltim terhadap pembakaran yang terbukti merusak wilayah adat, menghilangkan sumber penghidupan masyarakat, atau menghancurkan tempat yang dilindungi adat.
“Siapa pun yang terbukti sengaja membakar hutan atau lahan sehingga merusak wilayah adat, menghilangkan sumber penghidupan masyarakat, atau menghancurkan tempat yang dilindungi adat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Menurut Viktor, prinsip pertanggungjawaban tersebut berlaku bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Penanganan perkara harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan bertumpu pada hasil pemeriksaan.
DAD Kaltim Ingatkan Sanksi Adat bagi Pelanggar
Viktor menjelaskan, masyarakat Dayak memiliki ketentuan adat untuk menangani pelanggaran di wilayah masing-masing. Bentuk sanksi berbeda-beda menurut aturan yang berlaku di setiap kampung, desa, dan komunitas adat.
Sanksi tersebut dapat berupa denda adat dengan tingkat yang menyesuaikan beratnya pelanggaran. Dalam kasus tertentu, sanksi juga dapat berupa pengusiran dari wilayah adat sesuai ketentuan komunitas setempat.
“Setiap kampung, desa, dan wilayah adat memiliki sanksi yang berbeda-beda. Namun, tujuannya hampir sama. Pelanggaran bisa dikenai denda adat, mulai dari yang ringan sampai berat, bahkan dalam kasus tertentu pelakunya bisa diusir dari wilayah tersebut,” jelas Viktor.
Ia meminta perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah adat menghormati ketentuan yang berlaku. Selain mekanisme adat, dugaan pelanggaran juga perlu ditangani melalui hukum negara apabila memenuhi unsur pelanggaran.
Perladangan Tradisional Berbeda dari Pembukaan Kebun Sawit
Viktor turut mengingatkan pentingnya membedakan perladangan tradisional masyarakat Dayak dengan pembakaran yang diduga bertujuan membuka perkebunan skala korporasi. Menurut dia, perladangan tradisional memiliki tata cara adat dan teknik pengendalian api untuk mencegah kebakaran meluas.
“Pembakaran lahan untuk berladang dan pembakaran lahan oleh korporasi merupakan dua hal yang jauh berbeda. Berladang memiliki teknik dan tata cara adat yang bertujuan agar api tidak meluas ke luar area perladangan,” ungkapnya.
Ia meminta penilaian terhadap suatu kejadian mempertimbangkan tujuan, cara pelaksanaan, dan dampaknya. Dengan demikian, praktik perladangan tradisional tidak serta-merta disamakan dengan pembakaran yang menimbulkan kerusakan luas.
DAD Kaltim Siapkan Konsolidasi Tokoh Adat
Untuk menyikapi persoalan karhutla dan alih fungsi hutan adat, Viktor berencana mengajak para tokoh adat berkonsolidasi. Langkah ini bertujuan menyatukan sikap dalam menjaga wilayah adat dan memperjuangkan perhatian terhadap hak masyarakat setempat.
Viktor kembali menegaskan bahwa DAD Kaltim tidak mendukung pengalihan fungsi lahan secara sewenang-wenang, terutama jika prosesnya mengabaikan keberadaan masyarakat adat.
“Ke depan, saya akan mengajak para tokoh adat untuk berkonsolidasi membahas masalah ini. Sikap DAD jelas, kami sangat tidak mendukung alih fungsi lahan secara sewenang-wenang yang tidak menganggap keberadaan masyarakat adat,” tandasnya.
Rencana konsolidasi tersebut menjadi langkah yang disampaikan Viktor untuk memperkuat sikap bersama para tokoh adat. Sementara itu, dugaan pembakaran yang berkaitan dengan pembukaan kebun sawit tetap memerlukan penelusuran berbasis bukti agar pertanggungjawaban dapat ditentukan sesuai hukum.
REDAKSI |













