Samarinda, Locerita.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempertegas komitmennya mengubah wajah penanganan banjir dari sekadar janji menjadi aksi nyata. Di tengah sorotan publik terhadap lambannya penanggulangan genangan di berbagai kota, Pemprov Kaltim tampil dengan strategi terpadu dan target ambisius: mengurangi 3.000 hektare area terdampak banjir hingga tahun 2030.
Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menyampaikan hal ini dalam forum diskusi tentang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang digelar di Samarinda, Kamis (12/6/2025).
Ia menegaskan bahwa banjir telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan infrastruktur dan lingkungan di Kaltim, dengan pendekatan yang melibatkan lintas sektor dan skema pendanaan bertahap.
“Kami tidak tinggal diam. Tahun ini, Rp380 miliar sudah kami alokasikan khusus untuk pengurangan genangan. Ini bukan angka kecil, tapi sebanding dengan kompleksitas masalah yang kita hadapi,” ujar Seno.
Menurutnya, hingga pertengahan 2025, sekitar 68 persen sistem drainase yang tersebar di wilayah Kaltim telah difungsikan ulang atau direhabilitasi. Salah satu fokus utama adalah memperkuat sistem drainase di wilayah padat penduduk yang tidak tertangani oleh pemerintah kabupaten atau kota.
“Kita turun tangan langsung, karena ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga,” tambahnya.
Kota Samarinda menjadi pusat rehabilitasi sungai dengan sejumlah sungai strategis seperti Karang Asam Besar, Karang Asam Kecil, dan Loa Hui yang akan segera dinormalisasi.
“Kami siapkan anggaran awal Rp5 miliar per sungai, namun tentu kita butuh pembesaran anggaran agar tuntas dalam lima tahun ke depan,” jelas Seno.
Lebih lanjut, Pemprov juga memadukan program penanggulangan banjir dengan pembangunan jaringan irigasi teknis di kawasan pertanian.
“Ini bukan hanya tentang banjir, tapi juga ketahanan pangan. Kita targetkan swasembada pangan Kaltim tercapai pada 2027,” kata Seno Aji.
Sementara di wilayah pesisir, pemerintah menyiapkan penanganan pantai kritis sepanjang 7,3 kilometer dengan anggaran Rp355 miliar.
“Pesisir sering luput dari perhatian, padahal wilayah ini juga rawan. Maka abrasi dan banjir harus dicegah lewat pendekatan terpadu,” imbuhnya.
Upaya pengendalian banjir juga didukung skema penyediaan air baku dengan memanfaatkan danau dan sungai yang akan dialirkan ke kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, Seno menegaskan.
“Kita tidak hanya berpikir jangka pendek. Tata kelola air harus berkelanjutan, dan kami sudah siapkan regulasi termasuk pengelolaan DAS strategis seperti Mahakam, Karangan, Berokelai, hingga Kendilo.” tutup Seno.
(Redaksi)
