Scroll untuk baca artikel
DAERAH

Pengangguran Pemuda Kaltim Masih Tinggi, DPRD Dorong Penguatan Pendidikan dan Program Gratispol

181
×

Pengangguran Pemuda Kaltim Masih Tinggi, DPRD Dorong Penguatan Pendidikan dan Program Gratispol

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim M. Darlis Pattalongi memberikan keterangan mengenai upaya penurunan angka pengangguran pemuda Kaltim melalui akses pendidikan/IST

LOCERITA.CO – Angka pengangguran pemuda Kaltim yang tidak menempuh pendidikan maupun pelatihan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan pada awal tahun 2026 ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur mencatat fenomena ini sebagai tantangan besar bagi pembangunan sumber daya manusia di daerah. Berdasarkan data terbaru sepanjang tahun 2025, kelompok usia 20 hingga 25 tahun yang tidak bekerja dan tidak sekolah mencapai angka 19,35 persen. Persentase tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak karena menyangkut masa depan generasi produktif di wilayah kaya sumber daya alam ini.

Kondisi tersebut mendapatkan perhatian yang sangat serius dari jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Para legislator memandang bahwa angka belasan persen tersebut mencerminkan adanya hambatan struktural yang menghalangi pemuda untuk berkembang. Jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi, angka ini berisiko menciptakan beban sosial yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karena itu, DPRD Kaltim mendesak pemerintah provinsi untuk mengevaluasi strategi penyerapan tenaga kerja dan akses pendidikan secara menyeluruh.

Analisis DPRD Mengenai Akar Masalah Pengangguran Pemuda Kaltim

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, memberikan analisis mendalam terkait persoalan ini. Beliau menilai bahwa masalah pengangguran pemuda Kaltim memiliki ikatan yang sangat kuat dengan akses serta kualitas pendidikan. Menurut Darlis, kualitas pendidikan yang tidak merata menjadi tembok penghalang bagi pemuda untuk bersaing di pasar kerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan ketimpangan ini terus berlanjut tanpa langkah nyata.

Darlis berpendapat bahwa upaya menurunkan angka pengangguran harus bermula dari kebijakan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pemerintah provinsi memikul tanggung jawab besar untuk memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menjangkau fasilitas pendidikan. Hal ini mencakup warga yang tinggal di pusat kota maupun mereka yang bermukim di wilayah terpencil. Pendidikan yang inklusif merupakan kunci utama untuk membuka peluang ekonomi bagi generasi muda Kaltim.

“Faktor utama bagi pemuda untuk keluar dari siklus pengangguran adalah pendidikan yang tuntas. Karena alasan itulah, kami terus mendorong pemerintah agar lama sekolah di Kaltim meningkat secara nyata pada periode ini,” ujar Darlis saat memberikan keterangan di Kompleks DPRD Kaltim, Samarinda. Ia meyakini bahwa peningkatan durasi pendidikan akan berbanding lurus dengan kesiapan mental dan keterampilan para pemuda saat memasuki dunia kerja yang kompetitif.

Peran Program Gratispol dalam Menekan Angka Pengangguran

Dalam upaya mencari solusi jangka panjang, Darlis menyoroti keberadaan program Gratispol sebagai instrumen strategis. Ia menyebutkan bahwa kebijakan penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) memiliki potensi besar untuk mengubah peta ketenagakerjaan. Program ini memberikan angin segar bagi para lulusan sekolah menengah yang sebelumnya terhambat masalah biaya untuk lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Dengan adanya subsidi penuh, kendala finansial tidak lagi menjadi alasan bagi pemuda untuk berhenti belajar.

DPRD Kaltim menilai program Gratispol membuka peluang lebih luas bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu. Pendidikan tinggi memberikan bekal kompetensi yang jauh lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan industri modern saat ini. Darlis optimis bahwa peningkatan jumlah sarjana melalui program ini akan menurunkan persentase pemuda yang menganggur secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Investasi pada otak manusia jauh lebih berharga daripada sekadar bantuan tunai yang bersifat sementara.

Selain fokus pada perguruan tinggi, Darlis juga menaruh perhatian pada perluasan infrastruktur fisik sekolah. Ia memuji langkah pemerintah provinsi yang mulai memperluas pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah dengan akses terbatas. Pembangunan sekolah baru di wilayah pelosok bertujuan agar distribusi pengetahuan tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan seperti Samarinda atau Balikpapan. Langkah ini memastikan bahwa anak muda di desa memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota.

Harapan Masa Depan bagi Generasi Muda Kalimantan Timur

“Prinsip utamanya adalah sekolah tidak boleh berada jauh dari jangkauan masyarakat. Itulah alasan mengapa sekarang pemerintah membangun banyak SMA di daerah-daerah sulit,” lanjut Darlis dengan tegas. Ia menekankan bahwa kehadiran fisik sekolah merupakan bukti kehadiran negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Akses yang mudah akan memotivasi orang tua untuk tetap menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke tingkat tertinggi.

Tingginya angka pemuda yang tidak bekerja di Kaltim juga menjadi sorotan tajam di tengah janji nasional mengenai penciptaan jutaan lapangan kerja. DPRD Kaltim berharap penguatan sektor pendidikan menjadi fondasi utama agar pemuda daerah tidak terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan pengangguran. Tanpa pendidikan yang memadai, janji lapangan kerja tersebut hanya akan dinikmati oleh tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki kualifikasi lebih tinggi.

Sebagai penutup, DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada sektor pendidikan dan pelatihan kerja. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi harga mati untuk menekan angka 19,35 persen tersebut ke level yang lebih rendah. Semua pihak harus bergerak bersama demi memastikan pemuda Kalimantan Timur menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah, bukan sekadar penonton di rumah sendiri.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *