LOCERITA CO – Pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat belakangan ini. Bendahara Umum Partai Demokrat, Irwan Fecho, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan narasi yang menurutnya telah melenceng dari fakta sejarah pembangunan proyek strategis tersebut.
Melalui unggahan pada laman Facebook pribadinya yang terbit pada Selasa (13/1/2026), Irwan menegaskan bahwa pembangunan Bandara Ujoh Bilang merupakan proses panjang. Ia menyebutkan bahwa para pemimpin Mahakam Ulu sebelumnya telah memperjuangkan proyek ini dengan penuh dedikasi sejak bertahun-tahun silam.
Sejarah Panjang Pembangunan Bandara Ujoh Bilang Sejak 2017
Irwan menyoroti adanya kesimpulan keliru yang beredar di publik mengenai sumber pendanaan utama proyek ini. Masyarakat seolah menganggap pembangunan ini hanya terjadi karena adanya alokasi anggaran sebesar 43 miliar rupiah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur pada tahun 2025.
“Belakangan ini ramai pemberitaan soal Bandara Ujoh Bilang di Mahakam Ulu. Ada kesimpulan keliru seolah-olah bandara ini terbangun hanya karena ada alokasi anggaran 43 miliar dari Pemprov Kaltim di tahun 2025,” terang Irwan.
Politisi asal Kalimantan Timur tersebut menampik keras narasi yang mengecilkan peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu. Ia menjelaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan proses yang jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana bayangan publik saat ini.
Irwan memaparkan bahwa rencana pembangunan Bandara Ujoh Bilang sudah bergulir sejak tahun 2017. Para pemimpin daerah saat itu mulai menyusun perencanaan matang, mengurus perizinan yang rumit, hingga menetapkan lokasi di Kementerian Perhubungan. Semua langkah awal ini membutuhkan waktu dan energi yang sangat besar dari pemerintah daerah.
Anggaran APBD Mahakam Ulu Menjadi Pondasi Utama
Perjalanan birokrasi ini membuahkan hasil pada sekitar tahun 2022 atau awal 2023 ketika izin dari Kementerian Perhubungan akhirnya terbit. Pasca izin tersebut keluar, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu langsung bergerak cepat melakukan pembebasan lahan dan pengupasan lahan.
Selain itu, Pemkab juga memulai pembangunan infrastruktur utama seperti runway (landas pacu) dan terminal bandara. Irwan mengungkapkan bahwa seluruh biaya tahap awal tersebut berasal dari APBD Mahakam Ulu dengan nilai mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Anggaran besar ini merupakan hasil kebijakan Bupati sebelumnya dan Bupati yang menjabat saat ini.
“Jadi dukungan anggaran 43 miliar dari Pemprov Kaltim bukan membangun Bandara Ujoh Bilang dari nol,” tegas Irwan. Ia ingin memastikan masyarakat memahami bahwa pondasi utama proyek ini adalah hasil kerja keras dan uang rakyat Mahakam Ulu sendiri melalui APBD mereka.
Meskipun demikian, Irwan tetap mengapresiasi kontribusi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, bantuan finansial dari Pemprov sangat penting untuk mempercepat penyelesaian proyek. Namun, ia menekankan bahwa dana tersebut bersifat dukungan tambahan, bukan modal utama yang memulai segalanya.
Menghentikan Aksi Perundungan Terhadap Bupati Mahakam Ulu
Irwan menangkap adanya upaya penggiringan persepsi publik yang sistematis dalam masalah ini. Ia melihat ada pihak-pihak yang mencoba menanamkan opini bahwa bandara ini hanya ada karena jasa Pemprov Kaltim semata. Dampak dari narasi salah ini sangat merugikan bagi kepemimpinan daerah di Mahakam Ulu.
Persepsi keliru tersebut memicu gelombang kritik hingga aksi perundungan (bullying) oleh publik terhadap Bupati Mahakam Ulu. Sebagian masyarakat menganggap Bupati bekerja lamban dan tidak kompeten jika tidak mendapat bantuan provinsi. Irwan merasa perlu meluruskan hal ini agar martabat pemimpin daerah dan kebenaran informasi tetap terjaga.
Melalui klarifikasi ini, Irwan berharap masyarakat lebih jeli dalam memilah informasi mengenai pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Ia mengajak warga untuk menghargai proses panjang yang telah berjalan selama hampir satu dekade. Dengan pemahaman yang tepat, kerja sama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dapat berjalan harmonis tanpa adanya misinformasi yang memecah belah.
(Redaksi)
