Scroll untuk baca artikel
ADVERTORIALDAERAHSUDUT PARLEMEN

Puluhan Hektare Sawah Gagal Panen, Abdul Rohim Dorong Realisasi Cepat Dana Darurat untuk Petani Samarinda

257
×

Puluhan Hektare Sawah Gagal Panen, Abdul Rohim Dorong Realisasi Cepat Dana Darurat untuk Petani Samarinda

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim

Samarinda, Locerita.co – Dampak banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Samarinda mulai dirasakan secara nyata oleh para petani, khususnya di wilayah Lempake. Tak kurang dari 50 hektare lahan pertanian dilaporkan mengalami gagal panen akibat genangan air yang tak kunjung surut.

Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak Pemerintah Kota agar segera mengaktifkan penyaluran dana darurat yang bersumber dari APBD. Menurutnya, penanganan pasca-bencana tidak boleh tertunda karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.

“Jangan tunggu terlalu lama. Status darurat sudah ditetapkan, jadi mestinya proses bantuan bisa langsung digulirkan,” kata Rohim ketika diwawancarai di Gedung DPRD, Sabtu (24/5/2025).

Ia menyatakan telah menjalin komunikasi awal dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda guna mempercepat penyaluran bantuan, termasuk bentuk kompensasi kepada petani yang mengalami kerugian.

“Ini soal penghidupan. Banyak petani yang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Kita harus hadir cepat,” ujarnya menambahkan.

Rohim juga menyoroti pentingnya validasi data yang cepat di tingkat RT dan kelurahan agar distribusi bantuan tidak terkendala. Ia mengingatkan, proses birokrasi yang lambat hanya akan memperburuk beban masyarakat terdampak.

“Verifikasi data korban harus dilakukan segera. Jangan sampai alurnya justru menghambat penyaluran bantuan,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar alokasi dana darurat difokuskan tidak hanya pada perbaikan infrastruktur umum dan rumah warga, tetapi juga untuk mendukung sektor pertanian yang paling terdampak.

“Meski belum ada anggaran khusus untuk kegagalan panen, dana darurat tetap bisa dialokasikan. Tinggal political will dari pemerintah,” katanya.

Dalam situasi seperti ini, menurut Rohim, kebijakan tanggap bencana harus dilandasi oleh rasa keadilan dan empati.

“Prioritas kita sekarang bukan hanya mengatasi dampak, tapi juga memastikan masyarakat bisa segera pulih dan kembali beraktivitas,” pungkasnya.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *