Scroll untuk baca artikel
DAERAHPOLITIK TERKINI

Samarinda Awasi BBM Subsidi, Pemkot Siapkan CCTV di SPBU untuk Tangkal Kecurangan

336
×

Samarinda Awasi BBM Subsidi, Pemkot Siapkan CCTV di SPBU untuk Tangkal Kecurangan

Sebarkan artikel ini
SPBU di Jalan Gatot Soebroto Samarinda.

Samarinda, Locerita.co – Pemerintah Kota Samarinda memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan rencana pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah ini diambil menyusul masih maraknya praktik penyalahgunaan solar dan pertalite bersubsidi yang ditemukan di lapangan.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Samarinda, Marnabas Patiroy, menyatakan bahwa pengawasan visual melalui CCTV menjadi bagian penting dari strategi akuntabilitas dan transparansi distribusi BBM.

“Kami ingin melihat pola konsumsi secara langsung. Kalau ada kendaraan yang bolak-balik mengisi dalam waktu singkat, itu akan kelihatan jelas,” ujarnya Kamis (19/6/2025).

Menurutnya, pemasangan kamera akan dilakukan secara bertahap di 22 SPBU, dengan masing-masing lokasi direncanakan menerima dua unit CCTV.

“Total sementara sekitar 44 unit. Tapi jumlahnya bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” jelas Marnabas.

Ia menambahkan bahwa perangkat pengawas ini tidak harus mahal, selama dapat memberikan akses pemantauan secara cepat dan fleksibel.

“Yang penting CCTV itu bisa dipantau langsung lewat HP. Jadi efisien, tapi tetap fungsional,” katanya.

Selain sebagai alat kontrol internal, sistem ini juga diharapkan terintegrasi dengan platform digital milik Pemkot, yaitu Samagov.

“Kalau bisa dilinkan ke Samagov, itu akan lebih bagus. Tapi kita mulai dulu dengan yang teknisnya memungkinkan,” sambungnya.

Koordinasi teknis antara Dinas Perdagangan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) disebut akan segera dilakukan, agar rencana ini dapat masuk dalam penganggaran APBD Perubahan tahun ini.

“Kami ingin percepat realisasinya, jangan sampai berlarut,” tegasnya.

Tak hanya pemkot, keterlibatan aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari skema pengawasan.

“Kami sudah minta akses juga untuk kepolisian. Supaya semua bisa bantu awasi bersama,” ungkap Marnabas.

Pihak Pertamina, lanjutnya, telah memberikan sinyal dukungan terhadap kebijakan ini. Fokus utama tetap pada pengawasan distribusi BBM subsidi yang dinilai paling rentan terhadap praktik penyelewengan.

“Yang kami pelototi betul itu pertalite dan solar, karena di situ sering terjadi masalah,” pungkasnya.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *