LOCERITA.CO, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, H. Andi Harun, mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Tingkat Nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis (4/12/2025).
Agenda tersebut berlangsung secara virtual dan diikuti seluruh kepala daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Dari Ruang Rapat Wali Kota Lantai II Balai Kota Samarinda, Andi Harun hadir bersama Asisten II Marnabas Patiroy, Kepala Dinas Sosial Arief Surochman, Kepala Diskominfo Aji Syarif Hidayatullah, Sekretaris Diskominfo Suparmin, dan Kabag Kesra Setda Kota Samarinda Syamsu Noor.
Pembahasan Mengarah ke Ketepatan Sasaran Bansos
Forum nasional tersebut memfokuskan pembahasan pada dua isu utama, ketidaktepatan sasaran dan pentingnya memastikan penyaluran bansos yang benar-benar efektif bagi setiap Calon Keluarga Penerima Manfaat (PKM).
Pemerintah pusat menekankan bahwa digitalisasi menyeluruh menjadi kunci agar distribusi bansos berlangsung tepat, efisien, dan minim penyimpangan.
Dalam forum itu, Banyuwangi menjadi contoh pilot project yang dianggap berhasil.
Daerah tersebut sudah menerapkan portal perlindungan sosial terpadu berbasis data tunggal dan biometrik, sehingga pendataan masyarakat miskin jauh lebih akurat.
Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi rujukan nasional dalam menyusun strategi digitalisasi bansos secara merata.
Pemerintah pusat bahkan menargetkan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai diterapkan pada 2026.
Sistem kecerdasan buatan ini dinilai mampu mengurangi risiko tumpang tindih data dan memperkuat validitas penerima manfaat.
Kesiapan Daerah Menjadi Faktor Penentu
Dalam agenda tersebut, pemerintah pusat tidak hanya menyoroti teknologi, tetapi juga menekankan bahwa kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan digitalisasi.
Integrasi data dan kesiapan perangkat sistem tidak akan bekerja optimal tanpa dukungan komitmen dan kesiapan daerah di tingkat operasional.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa Samarinda tidak akan menunggu hingga pemerintah pusat menetapkan daerah ini sebagai lokasi piloting.
Menurutnya, momentum digitalisasi harus dimanfaatkan sejak sekarang untuk memperbaiki tata kelola bansos.
“Kita tidak menunggu 2026. Samarinda harus bergerak cepat. Komitmen kita memastikan bansos PKH yang berjalan hari ini benar-benar tepat sasaran,” tegas Wali Kota.
Instruksi Tegas untuk Mempercepat Gerak di Lapangan
Usai mengikuti sosialisasi, Andi Harun langsung menginstruksikan jajarannya untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan.
Pertemuan itu akan membahas strategi teknis yang harus ditempuh Pemkot Samarinda agar digitalisasi bansos dapat diterapkan lebih cepat dibandingkan kota lain.
Dinas Sosial diminta memperkuat pemutakhiran data penerima bansos secara menyeluruh.
sinkronisasi dengan layanan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini berjalan.
Akurasi data menjadi kunci agar setiap bantuan menyentuh warga yang benar-benar memenuhi kriteria.
Sementara itu, Diskominfo diarahkan menyiapkan dukungan sistem digital yang memadai.
Salah satu inovasi yang mulai disiapkan adalah pengembangan Social Serial Number (SSN), yang akan berfungsi sebagai basis identitas digital penerima bantuan.
Sistem ini diharapkan mampu menyatu dengan data kependudukan dan memudahkan verifikasi bansos di seluruh lini.
Digitalisasi untuk Transparansi dan Inklusi Sosial
Pemkot Samarinda menilai bahwa digitalisasi bukan hanya persoalan teknologi, tetapi langkah reformasi yang akan membawa perubahan besar dalam tata kelola bansos.
Dengan sistem yang transparan dan basis data yang terintegrasi, pemerintah dapat menghapus potensi tumpang tindih, meminimalkan penyelewengan, dan mempercepat layanan sosial.
Andi Harun berharap percepatan digitalisasi dapat segera diwujudkan pada 2025.
Menurutnya, Samarinda memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk menjadi daerah terdepan dalam penerapan sistem perlindungan sosial digital.
“Dengan data yang rapi dan sistem yang terintegrasi, seluruh bantuan pemerintah dapat tersalurkan tepat sasaran, inklusif, dan semakin transparan bagi warga Samarinda,” ujarnya.
Komitmen Jangka Panjang untuk Tata Kelola Bansos yang Lebih Baik
Pemkot Samarinda memastikan bahwa digitalisasi bukan proyek sesaat. Upaya ini akan menjadi fondasi untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern, akurat, dan responsif terhadap kondisi masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah pusat, komitmen daerah, dan kesiapan teknologi, Samarinda menargetkan peningkatan kualitas pelayanan bansos secara signifikan.
Sosialisasi yang digelar Kemendagri menjadi momentum penting yang memperkuat arah kebijakan pemerintah daerah.
Samarinda kini mengambil posisi proaktif, tidak hanya menunggu instruksi pusat, tetapi bergerak mendahului agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Dengan langkah ini, Pemkot Samarinda menegaskan bahwa era digitalisasi bansos bukan lagi rencana masa depan, tetapi agenda nyata yang mulai dikerjakan hari ini.
(Redaksi)













