Samarinda, Locerita.co — Meski partisipasi perempuan dalam berbagai bidang terus berkembang, namun peran mereka dalam ranah pengambilan kebijakan strategis masih belum proporsional. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut ketimpangan ini sebagai tantangan serius yang harus segera diatasi melalui kebijakan afirmatif dan pendekatan sistemik.
“Secara posisi, saya termasuk dalam jajaran strategis. Tapi kenyataannya, suara perempuan dalam penentuan arah kebijakan publik masih belum dominan. Ini adalah perjuangan panjang yang membutuhkan konsistensi,” ungkap Sri Puji, Sabtu (24/5/2025).
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, salah satu kunci untuk memperkuat posisi perempuan adalah lewat pendidikan. Ia menegaskan, pendidikan yang merata dan inklusif dapat mencetak generasi perempuan yang tak hanya cerdas, tetapi juga berani tampil di ruang-ruang pengambilan keputusan.
“Perempuan perlu dibekali rasa percaya diri agar tidak ragu tampil dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Sri juga menyoroti pentingnya keberpihakan regulasi melalui penguatan implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Ia menyebut hal itu bukan hanya sekadar angka, tetapi bentuk keadilan struktural yang harus dikawal.
“Kesetaraan gender tidak boleh berhenti pada wacana. Harus ada kebijakan nyata dan sistem yang mendukung peran perempuan secara substantif,” ujarnya.
Dengan realitas bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019–2024 hanya mencapai 20,5% dan di DPRD Samarinda sekitar 18%, Sri menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
“Angka-angka ini menunjukkan kita belum sampai pada titik ideal. Representasi ini harus kita dorong bersama,” katanya.
Ia menekankan, perempuan di parlemen tidak boleh hanya dijadikan simbol pelengkap. Mereka harus diberi ruang aktualisasi penuh untuk merumuskan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
“Jangan sampai perempuan hanya hadir, tapi tidak punya pengaruh. Mereka harus aktif menyuarakan isu yang relevan dan berdampak,” tandas Sri.
Sri menilai, inklusi perempuan dalam ranah politik dan kebijakan bukan hanya urusan perempuan semata, tapi bagian dari pembangunan demokrasi yang adil.
“Kebijakan yang baik harus lahir dari keberagaman perspektif. Perempuan membawa sudut pandang yang selama ini sering terpinggirkan,” tambahnya.
Ia pun mengajak semua pihak, baik partai politik, lembaga pemerintah, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan iklim yang mendukung perempuan tampil dan berperan.
“Kesetaraan bukan sekadar soal kursi, tapi tentang bagaimana kita membangun masyarakat yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua golongan,” pungkasnya.
(Redaksi)
