Samarinda, Locerita.co — Pemerintah Kota Samarinda mulai mengambil pendekatan baru dalam mengatasi berbagai persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kerap menimbulkan antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan.
Salah satu langkah strategis yang sedang dikaji adalah pengembangan sistem pengawasan digital yang lebih menyeluruh, termasuk rencana pemasangan CCTV publik dan pembentukan SPBU khusus bagi aparatur sipil negara (ASN).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebutkan bahwa masih terdapat celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum nakal, salah satunya dengan memodifikasi tangki kendaraan agar bisa mengisi BBM lebih dari batas wajar.
“Sistem barcode sebenarnya sudah cukup membantu, tapi masih bisa diakali. Kita butuh langkah tambahan yang lebih efektif dan menyeluruh,” ujarnya usai pertemuan dengan perwakilan Pertamina Patra Niaga pada Jumat (23/5).
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa baru dua dari sekitar 30 SPBU di Samarinda yang dilengkapi dengan sistem rekam visual yang bisa mendeteksi jenis kendaraan dan nomor polisi.
“Kondisi ini jelas belum ideal. Kita akan dorong semua SPBU untuk menggunakan sistem serupa demi transparansi,” kata Andi.
Lebih jauh, Andi mengusulkan agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak internal, tetapi juga terbuka untuk publik.
“Kami sedang mengkaji kemungkinan pemasangan CCTV yang bisa diakses masyarakat, polisi, dan jaksa. Ini untuk memastikan semua pihak bisa terlibat mengawasi,” tuturnya.
Langkah lain yang juga sedang dirancang adalah pembangunan SPBU khusus untuk ASN. Rencana ini muncul sebagai upaya mengurai antrean di SPBU umum, sekaligus menjamin distribusi yang lebih tertib untuk kendaraan dinas.
“Kalau Pertamina mengizinkan, SPBU ini akan dikelola oleh BUMD agar operasionalnya tetap dalam pengawasan Pemkot,” ungkapnya.
Menurut Andi, berbagai inisiatif ini tidak hanya bertujuan mengatasi kelangkaan, tapi juga memperbaiki sistem distribusi secara keseluruhan.
“Kita ingin ciptakan sistem yang sehat dan adil. Kalau distribusi BBM bisa dikendalikan dengan baik, semua pihak akan merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pertamina dan pengelola SPBU, untuk bersama-sama membenahi sistem yang ada.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Diperlukan kolaborasi agar distribusi BBM tidak hanya tepat sasaran, tapi juga bebas dari penyimpangan,” kata Andi.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan fasilitas pendukung yang memadai, Pemkot berharap masyarakat tak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
“Yang penting adalah keadilan dan kemudahan akses bagi warga,” pungkasnya.
(Redaksi)
