Locerita.co – Kebijakan distribusi gas bersubsidi di Samarinda kembali menjadi perbincangan hangat. Abdul Rohim, Anggota Komisi III DPRD dari Fraksi PKS, menilai kebijakan ini belum dipersiapkan dengan baik dan telah menimbulkan polemik di masyarakat. Menurutnya, keputusan pemerintah yang terburu-buru membuat distribusi gas menjadi tidak efektif dan berpotensi menambah masalah baru.
Abdul Rohim mengungkapkan, seharusnya sejak awal pemerintah sudah menetapkan subpangkalan sebagai solusi distribusi gas. Jika itu dilakukan, polemik yang kini terjadi bisa dihindari.
“Jika dari awal pemerintah memutuskan untuk membuat subpangkalan, masalah ini bisa teratasi dengan lebih baik. Subpangkalan jauh lebih fleksibel dan tetap berada dalam pengawasan resmi Pertamina,” jelasnya.
Politikus PKS ini juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang sebelum mengambil kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Ke depannya, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang terburu-buru justru membuat kebingungan di lapangan,” terangnya.
Abdul Rohim berharap agar kebijakan yang dibuat pemerintah dipersiapkan dengan lebih matang dan melibatkan berbagai pihak terkait agar tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan.
“Kebijakan tentang gas bersubsidi harus dipikirkan dengan matang. Harus ada kajian yang mendalam dan melibatkan semua pihak agar tidak menimbulkan keresahan,” katanya.
Selain itu, Abdul Rohim juga mengajak pemerintah untuk lebih transparan dalam menyosialisasikan setiap kebijakan yang diambil, sehingga masyarakat bisa memahami dan mengikuti aturan dengan jelas.
“Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tambahnya.
Dengan adanya perencanaan yang lebih matang dan komunikasi yang jelas, Abdul Rohim optimistis bahwa kebijakan distribusi gas bersubsidi di Samarinda dapat lebih efektif dan tidak menimbulkan polemik di masa mendatang.
(Redaksi)
