Locerita.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menuntut penyelesaian hak upah para pekerja proyek Teras Samarinda tahap I. pembayaran upah pekerja yang hingga kini belum diterima, meskipun pekerjaan tersebut sudah berjalan cukup lama.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan keprihatinannya terhadap lambannya respons Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang seharusnya lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, ada kelambanan yang tidak seharusnya terjadi dalam menangani hak pekerja, apalagi proyek sebesar Teras Samarinda yang diharapkan memberi dampak positif bagi kota ini.
“Ini sudah berlarut-larut, dan pemerintah harusnya bisa lebih sigap. Kalau ada masalah dengan kontraktor, OPD harus segera turun tangan dan memastikan upah pekerja dibayarkan tanpa menunggu aksi seperti ini,” ujar Anhar.
Anhar lebih lanjut mengkritik proses pemanggilan kontraktor yang dianggap tidak berjalan dengan baik. Hingga saat ini, pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek tersebut belum memberikan klarifikasi mengenai tunggakan pembayaran upah pekerja.
Sebagai bentuk respons legislator terhadap masalah ini, Anhar mengusulkan agar DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau menggunakan hak interpelasi
“kami mengusulkan agar dapat di bentuk pansus atau menggunakan hak interplasi untuk meminta penjelasan langsung dari Wali Kota Samarinda”, tegas Anhar.
Anhar menambahkan bahwa penyelesaian segera atas masalah ini sangat penting agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi proyek-proyek lain di Kota Samarinda. Jika masalah pembayaran ini terus dibiarkan, maka bisa mempengaruhi kepercayaan kontraktor lain untuk berinvestasi di kota ini.
“Kasus ini menjadi tolak ukur apakah pemerintah kota serius melindungi hak pekerja. Jangan sampai para pekerja terus menjadi korban ketidakadilan yang disebabkan oleh kelambanan birokrasi,” lanjut Anhar.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda berencana untuk segera mengundang OPD terkait untuk melakukan evaluasi dan memastikan bahwa langkah-langkah konkret diambil guna menyelesaikan masalah ini secepatnya. Semua pihak diharapkan segera bertindak agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi, sehingga mereka tidak terus dirugikan oleh situasi yang berlarut-larut ini.
“Masalah ini harus segera diselesaikan. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlangsung, karena selain menyangkut hak pekerja, ini juga berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkas Anhar.
(Redaksi)
