Locerita.co – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, memberikan kritik terhadap Wali Kota Samarinda, Andi Harun, terkait keterlambatan berbagai proyek yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Menurut Rohim, Wali Kota harus bersikap lebih konsisten dan adil dalam penanganan masalah-masalah besar yang melibatkan instansi pemerintah daerah, bukan hanya menunjukkan ketegasan pada masalah yang lebih kecil.
Abdul Rohim menyoroti adanya perbedaan perlakuan yang jelas antara Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan (Dishub). Meski Dishub memiliki masalah yang relatif lebih kecil, Wali Kota Andi Harun dinilai lebih cepat dan tegas dalam menindaklanjuti masalah di dinas tersebut.
Sementara itu, sejumlah proyek besar yang melibatkan anggaran besar di Dinas PUPR terus mengalami keterlambatan tanpa ada tindakan konkret dari pihak Wali Kota.
“Proyek-proyek besar yang ada di PUPR ini sangat penting bagi kepentingan publik, seperti pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Ketidaktegasan dalam penanganannya bisa menimbulkan dampak buruk, baik terhadap kinerja pemerintah daerah maupun reputasi Wali Kota sendiri,” tegas Abdul Rohim.
Abdul Rohim menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut seharusnya mendapatkan perhatian yang setara dengan proyek di Dishub. Bahkan, ia menyarankan agar Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap proyek-proyek yang bermasalah tersebut, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap masyarakat.
Proyek-proyek besar di Dinas PUPR seperti pembangunan Tugu, Teras Samarinda, dan sejumlah infrastruktur jalan yang tertunda, telah memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan kalangan legislatif.
“Tantangan yang dihadapi Dinas PUPR lebih berat dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Kami melihat ada ketidakseriusan dalam penanganannya, dan ini harus segera diperbaiki,” lanjut Abdul Rohim.
Abdul Rohim juga mencatat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk PUPR sangat besar, sehingga segala keterlambatan dalam proyek dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, ia meminta agar Wali Kota lebih fokus dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap masalah yang muncul di OPD, khususnya PUPR.
“Kami akan terus memantau perkembangan proyek-proyek ini. Komisi III DPRD Kota Samarinda berencana untuk memanggil kembali Dinas PUPR untuk melakukan evaluasi mendalam mengenai kinerja mereka. Ini bukan hanya tentang pemerintahan yang berjalan efisien, tetapi juga tentang kepercayaan publik,” ujarnya.
Dengan begitu, harapan besar agar Wali Kota dapat menunjukkan konsistensinya dalam memimpin seluruh OPD dengan adil dan tegas diharapkan dapat membawa perbaikan nyata bagi kualitas layanan publik di Kota Samarinda.
(Redaksi)
