LOCERITA.CO, SAMARINDA – Rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam sebagai solusi banjir di Samarinda menuai tanggapan dari Wali Kota Andi Harun. Ia menilai langkah tersebut bukan solusi utama untuk menanggulangi banjir di ibu kota Kaltim.
Menurut Andi Harun, pengerukan sungai sepanjang hampir 980 kilometer itu membutuhkan biaya sangat besar dan tidak langsung menyentuh akar masalah.
“Kalau konteksnya untuk penanggulangan banjir, itu pasti ada pengaruhnya. Cuman butuh dana luar biasa. Bahkan lebih dari Rp5 triliun,” ujarnya di Samarinda, Selasa (28/10/2025).
Andi Harun mengaku belum mengetahui secara detail pembahasan Gubernur dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Saya hanya lihat dari video di media sosial. Belum ada komunikasi formal antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim,” katanya.
Meski demikian, Andi Harun menyatakan sepakat jika pengerukan Sungai Mahakam dilakukan demi kepentingan pelayaran.
“Kalau untuk pelayaran, saya setuju 1000 persen. Karena memang ada titik yang dangkal dan beberapa kali terjadi insiden,” tegasnya.
Namun, untuk persoalan banjir, ia menilai langkah itu belum tepat sasaran.
“Kalau konteks banjir, menurut kami pengerukan Mahakam bukan solusi utama. Kecuali kalau di Sungai Karang Mumus, itu baru relevan,” lanjutnya.
Andi Harun menjelaskan, Pemkot Samarinda sudah memiliki rencana pengendalian banjir yang komprehensif, lengkap dengan data dan kajian teknis.
“DED seluruh program pengendalian banjir sudah kita miliki. Kendalanya hanya dana,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemkot siap menyerahkan seluruh data tersebut jika dibutuhkan oleh Pemprov.
“Kalau beliau butuh data, semua sudah lengkap. Saya siap antarkan langsung ke Pak Gubernur,” katanya menegaskan.
Lebih jauh, Andi Harun menyebut sejumlah proyek strategis telah disiapkan, mulai dari pembangunan pintu air di Jembatan 1 Sungai Karang Mumus hingga optimalisasi Waduk Lempake.
“Sedimentasi di Waduk Lempake sudah mencapai 0,8 juta meter kubik, dan itu perlu segera ditangani,” katanya.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan peningkatan kapasitas pompa air dan perbaikan jaringan drainase di wilayah rawan rob.
“Semua sudah termasuk dalam desain besar pengendalian banjir yang berbasis kajian akademik,” ungkapnya.
Kendati berbeda pandangan dengan Gubernur, Andi Harun tetap menghormati inisiatif Pemprov Kaltim.
“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur atau siapa saja yang ingin membantu pengendalian banjir Samarinda,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot tidak menolak kolaborasi, selama arah kebijakan berbasis data dan efisiensi.
“Yang penting programnya tepat sasaran dan berdampak nyata bagi warga,” kata Andi Harun.
Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud sebelumnya menegaskan bahwa banjir di Kaltim bukan hanya akibat hujan, tetapi juga karena struktur sungai yang tidak lagi mampu menampung debit air.
“Sudah hampir dua dekade Mahakam tidak dikeruk. Akibatnya, aliran air tersumbat,” jelasnya.
Menurutnya, normalisasi Mahakam sangat penting agar air dari wilayah hulu hingga hilir mengalir lancar.
“Supaya Mahakam Hulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Kukar, dan Samarinda tidak langsung banjir ketika hujan,” ujarnya.
Rudy juga mengaku telah menyampaikan langsung masalah ini kepada Dirjen Kemenhub di Jakarta.
“Saya ingin pemerintah pusat ikut membantu mencari solusi permanen. Karena kalau air pasang tinggi ditambah hujan, Samarinda pasti kebanjiran,” katanya.
(Redaksi)
