Locerita.co – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di SDN 04 Samarinda Utara menghabiskan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp28 juta dalam lima hari pelaksanaan. Dana tersebut digunakan untuk menyediakan 510 porsi makanan seharga Rp11.000 per porsi, namun anggaran tersebut belum mencakup biaya operasional yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengungkapkan kekhawatirannya terkait alokasi anggaran untuk program ini. Menurutnya, perbedaan harga bahan makanan antara Samarinda dan daerah lain, seperti Jawa, sangat memengaruhi biaya yang harus dikeluarkan. Sani juga menyoroti bahwa biaya operasional yang tidak termasuk dalam harga per porsi semakin menambah beban anggaran daerah.
“Di tengah polemik terkait perbedaan harga bahan makanan di berbagai daerah, sangat jelas bahwa hal ini akan mempengaruhi anggaran yang dibutuhkan. Ditambah lagi, biaya operasional yang terpisah dari harga per porsi membuat total anggaran semakin tidak pasti,” ujar Sani.
Sani juga menjelaskan bahwa meskipun Pemkot Samarinda sudah menyiapkan alokasi sebesar 6,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda untuk mendukung program MBG, namun total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program ini masih belum dapat dipastikan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan program tersebut di Kalimantan Timur.
“Kami memang sudah menyiapkan anggaran 6,5 persen dari APBD Samarinda, tetapi kita perlu kejelasan apakah anggaran tersebut cukup. Tanpa Juknis dari pemerintah pusat, sulit untuk menentukan kebutuhan anggaran secara pasti,” jelas Sani.
Meskipun demikian, Sani menegaskan bahwa DPRD Samarinda bersama Pemkot tetap berkomitmen untuk mendukung kelanjutan program MBG, namun mereka berharap agar pemerintah pusat dapat segera memberikan kejelasan terkait pendanaan. Menurutnya, apabila masalah pendanaan ini tidak segera diselesaikan di tingkat APBN, maka hal itu bisa membebani APBD yang sudah terbatas.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa segera menyelesaikan masalah pendanaan program MBG, agar tidak lagi membebani anggaran daerah yang sudah terbatas. Jika hal ini bisa ditangani di tingkat nasional, maka program ini dapat terus berjalan tanpa mengorbankan anggaran daerah,” kata Sani.
Dengan adanya ketidakpastian anggaran ini, Sani berharap agar pihak pemerintah pusat segera memberikan kepastian dan solusi yang memadai. Ia juga menambahkan bahwa masalah ini perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat pelaksanaan program yang sangat penting untuk kesejahteraan anak-anak di Samarinda.
Pemerintah Kota Samarinda, bersama DPRD, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, mereka berharap agar seluruh kendala terkait pendanaan dapat diselesaikan secepatnya agar tidak mengganggu keberlanjutan program di masa depan.
(Redaksi)
