LOCERITA.CO – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk memperkuat basis data daerah. Ia menegaskan bahwa penguasaan data oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi syarat mutlak untuk memastikan setiap program dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Aulia tidak ingin kebijakan pemerintah daerah hanya berlandaskan asumsi tanpa dukungan angka yang akurat.
Pernyataan tersebut muncul saat Bupati memberikan arahan resmi kepada para pejabat di lingkungan Pemkab Kukar pada Jumat (6/2/2026). Ia menekankan bahwa kebijakan masa depan harus berbasis data empiris yang mendalam. Hal ini mencakup pemetaan desil masyarakat hingga identifikasi kebutuhan riil pada setiap sektor pembangunan di wilayah Kutai Kartanegara.
Ketegasan Bupati Terkait Akurasi Data Sektoral
Bupati Aulia Rahman Basri mengingatkan para kepala dinas, kepala bidang, hingga camat agar tidak abai terhadap tanggung jawab ini. Ia menuntut setiap pejabat menguasai data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara mendetail. “Saya tidak akan mentolerir pejabat yang buta terhadap data,” tegas Aulia dengan nada bicara yang lugas di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia mengambil contoh pada Dinas Pendidikan yang wajib memiliki peta kondisi fisik seluruh bangunan sekolah. Dinas tersebut harus mengetahui jumlah pasti sekolah yang memerlukan rehabilitasi, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Bahkan, Bupati menyoroti detail kecil seperti ketersediaan sanitasi dan toilet yang representatif bagi siswa di seluruh pelosok Kukar. Penguatan sektor pendidikan di Kukar memang mengarah pada perbaikan ruang belajar dan peningkatan kualitas tenaga pendidik secara terintegrasi.
Bupati juga menyoroti peran strategis camat sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah. Para camat wajib memiliki data kemiskinan yang sangat detail, termasuk nama, alamat, serta faktor penyebab kemiskinan warga tersebut. Dengan penguasaan data yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi bantuan yang lebih presisi dan efektif. Aulia menginginkan sistem data di Kukar bersifat satu pintu agar tidak terjadi tumpang tindih informasi antar-instansi.
Inovasi Birokrasi dan Pengelolaan Fiskal Produktif
Selain masalah data, Bupati Aulia Rahman Basri mendorong terciptanya birokrasi yang lebih fleksibel, cepat, dan solutif. Ia meminta jajaran OPD untuk menghentikan kebiasaan mengeluh tentang keterbatasan anggaran dalam menjalankan program kerja. Sebaliknya, ia menuntut para pejabat mencari solusi kreatif, seperti menjalin kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, birokrasi zaman sekarang membutuhkan sosok pemimpin yang inovatif, bukan sekadar pejabat yang menjalankan rutinitas administratif semata. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Aulia memperkenalkan konsep fiscal craftsmanship. Konsep ini menitikberatkan pada pengelolaan APBD yang fokus pada belanja modal produktif serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.
Bupati telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk mengawal ketat penyusunan kebutuhan fiskal minimum pada setiap OPD. Ia memberikan tenggat waktu hingga akhir Februari agar seluruh instansi menyelesaikan draf kebutuhan tersebut. Kebutuhan fiskal minimum ini nantinya menjadi dasar hukum yang mengunci tugas pokok, fungsi, dan standar pelayanan dasar bagi masyarakat luas.
Kondisi Riil Angka Kemiskinan di Kabupaten Kukar
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Sosial Kukar, Yulandris, memaparkan kondisi terkini mengenai data kemiskinan daerah. Hingga tahun 2025, tercatat sekitar 104.689 kepala keluarga masuk dalam kategori prasejahtera. Angka ini berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan data dari BPS, DTKS, Regsosek, hingga P3KE.
Kabar baiknya, angka kemiskinan di Kabupaten Kukar menunjukkan tren penurunan yang positif. Saat ini, angka tersebut berada pada posisi 6,72 persen, mengalami penurunan signifikan dari angka 7,28 persen pada tahun 2024 lalu. Meskipun menurun, Yulandris mencatat ada tiga kecamatan yang masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi.
Kecamatan Tenggarong mencatat angka 9,96 persen, disusul oleh Kecamatan Loa Janan sebesar 8,85 persen, dan Kecamatan Muara Kaman sebesar 8,08 persen. Di sisi lain, Kecamatan Kota Bangun Darat muncul sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah, yakni hanya sebesar 1,83 persen. Data-data ini menjadi landasan penting bagi Bupati Aulia Rahman Basri untuk menyusun strategi pemerataan kesejahteraan di masa mendatang.
(Redaksi)
