Samarinda. Locerita.co — Kemandirian fiskal daerah kembali menjadi perhatian utama DPRD Kota Samarinda. Komisi III DPRD menegaskan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal, sebagai bagian dari strategi penguatan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejauh ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi yang tersedia.
“Kita ingin Samarinda tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pusat seperti DBH, DAK, dan DAU. PAD harus menjadi tulang punggung keuangan daerah,” ungkap Deni usai rapat paripurna penyampaian LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Ia menilai sektor perpajakan dan retribusi merupakan ujung tombak peningkatan PAD. Menurutnya, jika dikelola dengan benar dan tepat sasaran, sektor ini bisa mendorong target pendapatan naik signifikan.
“Kami targetkan PAD bisa tembus Rp1 triliun dari sebelumnya sekitar Rp800 miliar. Potensi itu ada, tinggal bagaimana OPD mampu menggali dan memaksimalkannya,” tegasnya.
Deni menyebut DPRD telah melakukan evaluasi terhadap hampir seluruh OPD strategis. Hasilnya, banyak catatan yang diberikan, terutama kepada OPD yang memegang anggaran besar.
“Hampir 80 persen OPD sudah kami panggil dan diberikan masukan agar tidak salah sasaran nantinya,” katanya.
Menurutnya, perencanaan program kerja harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya mengikuti pola lama.
“Supaya kinerja pemerintah bisa lebih terarah dan uang yang digelontorkan untuk program kerja bisa lebih jelas,” ujar dia menambahkan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat untuk menjamin bahwa anggaran tidak hanya terserap, tapi juga efektif dalam dampaknya.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan membawa manfaat langsung kepada warga,” jelas Deni.
DPRD berharap masukan dan rekomendasi dari hasil rapat paripurna tidak berhenti di meja birokrasi, melainkan segera direspons dan diimplementasikan oleh Pemkot.
“Kami ingin ini bukan sekadar formalitas. Harus ada aksi nyata dari jajaran eksekutif,” tandasnya.
Dengan fokus pada penguatan PAD dan pengelolaan anggaran yang lebih terukur, DPRD optimistis Samarinda bisa bergerak menuju kemandirian fiskal yang lebih kokoh, tanpa terus tergantung pada dana pusat.
(Locerita)
