Locerita.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, resmi dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Mei 2025. Pelantikan ini menandai dimulainya periode kedua kepemimpinan mereka di ibu kota Kalimantan Timur.
Setalah di lantik kinerja Wali Kota Andi Harun langsung mendapat Evaluasi dari anggota DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.
Samri, yang juga politisi PKS, memberikan penilaian terhadap masa jabatan pertama Andi Harun yang dinilai membawa sejumlah perubahan signifikan bagi Kota Samarinda. Menurutnya, banyak hal positif yang telah tercapai, namun ada beberapa proyek strategis yang belum selesai sesuai target, seperti pembangunan terowongan dan revitalisasi Pasar Pagi.
“Proyek-proyek besar tersebut seharusnya sudah selesai pada periode pertama, tetapi karena beberapa kendala, mereka belum tuntas. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode kedua,” ujar Samri.
Samri menambahkan bahwa terpilihnya kembali Andi Harun sebagai wali kota memberi keuntungan dalam hal keberlanjutan proyek-proyek yang masih terbengkalai tersebut. Ia khawatir jika terjadi pergantian wali kota, proyek-proyek tersebut akan semakin tertunda.
“Jika wali kota berganti, kemungkinan besar pembangunan akan semakin lama. Keberlanjutan proyek sangat bergantung pada kesinambungan kepemimpinan ini,” ujarnya.
Samri juga menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang dan kebijakan pembangunan yang lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, mengingat kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas. Ia berharap pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga, bukan sekadar proyek besar yang tidak berdampak nyata.
“Yang harus diprioritaskan adalah pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur seperti jalan yang mulus, sistem drainase yang baik, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi warga lebih penting daripada sekadar proyek megah yang hanya menambah anggaran tanpa manfaat langsung,” tegas Samri.
Selain itu, Samri juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah, terutama dalam memastikan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ia mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan harus lebih seimbang dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar ambisi untuk membangun infrastruktur besar.
“Warga perlu merasakan manfaat nyata dari kontribusi pajak mereka. Jika tidak, kebijakan yang ada akan sia-sia dan tidak menciptakan dampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai tambahan, Samri juga mengusulkan agar pemerintahan Andi Harun lebih melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, dengan harapan agar program yang dilaksanakan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan riil warga Samarinda.
Dengan tantangan anggaran yang semakin terbatas, Samri menegaskan bahwa periode kedua kepemimpinan Andi Harun harus lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dan menyelesaikan proyek-proyek yang tertunda demi tercapainya kesejahteraan yang lebih merata di kota ini.
(Redaksi)
