Scroll untuk baca artikel
DAERAH

Krisis Tenaga Medis di Kaltim, DPRD Desak Pemprov Gandeng Universitas Besar dan Maksimalkan Telemedicine

68
×

Krisis Tenaga Medis di Kaltim, DPRD Desak Pemprov Gandeng Universitas Besar dan Maksimalkan Telemedicine

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dr. Andi Satya Adi Saputra (Istimewa)

Samarinda, Locerita.co – Ketersediaan tenaga kesehatan di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah terungkap bahwa puluhan Puskesmas masih beroperasi tanpa jumlah dan jenis nakes yang memadai. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pelayanan dasar di pedesaan, tetapi juga mencerminkan ketimpangan infrastruktur kesehatan antara wilayah perkotaan dan pelosok.

Data dari Dinas Kesehatan Kaltim menunjukkan, 48 dari 188 Puskesmas di provinsi ini belum memiliki tenaga medis yang ideal. Mulai dari dokter umum, dokter gigi, hingga tenaga kesehatan masyarakat dan analis laboratorium masih banyak yang kosong. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dr. Andi Satya Adi Saputra, menyebut situasi ini sebagai darurat pelayanan kesehatan dan mendesak Pemprov untuk bertindak cepat.

“Langkah cepat bisa dimulai dengan menjalin kerja sama bersama universitas besar di luar Kaltim, agar dapat mendistribusikan tenaga medis sementara sembari menutup kekurangan yang ada di wilayah pelosok,” ujar Andi Satya.

Ia juga menekankan pentingnya program beasiswa bagi putra daerah agar ke depan bisa memperkuat sistem kesehatan daerah melalui skema pengabdian pasca-studi.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti telemedicine menjadi solusi jangka menengah. Dengan program internet gratis dari Pemprov Kaltim yang mulai menjangkau desa-desa, layanan konsultasi dokter secara digital bisa dimaksimalkan sebagai alternatif pelayanan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang sulit dijangkau tenaga medis.

Andi menegaskan bahwa saat ini Kaltim masih kekurangan sekitar 4.000 dokter untuk mencapai rasio ideal 1:1000 pasien. Dengan jumlah dokter yang ada hanya sekitar 2.000 orang, dibutuhkan terobosan kebijakan dan dukungan anggaran untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan, khususnya di daerah seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat yang menghadapi tantangan geografis berat.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *